4 Konflik Luar Negeri yang Didamaikan Indonesia

Atau tepatnya, konflik ASEAN yang didamaikan Indonesia karena melibatkan negara-negara Asia Tenggara yaitu Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

Berikut daftar konflik luar negeri yang didamaikan Indonesia beserta penjelasan ringkasnya.

Dalam jurnal Universitas Tanjungpura berjudul Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Konflik antara Pemerintah Filipina dan Moro Nationalism Liberation Front (MNLF) tahun 2018 oleh Hardi Alunaza dan Dewa Anggara, disebutkan bahwa marginalisasi secara kontinyu terhadap masyarakat Muslim di Filipina Selatan menyebabkan perlawanan terhadap Pemerintah Filipina.

Peristiwa itu membuat tokoh politik Islam Filipina bernama Nur Misuari bangkit memperjuangan nasib Muslim Moro melalui organisasi Moro National Liberation Front (MNLF) yang didirikannya pada 1971.

Indonesia kemudian maju sebagai mediator. Selain karena sesama anggota ASEAN, RI juga mendapat pengakuan dari Pemerintah Filipina karena kesamaan sosial budaya dan politik.

Presiden Filipina saat itu, Ferdinand Marcos, meminta bantuan kepada Presiden Indonesia Soeharto. Namun, tidak semua usulan Soeharto diterima, terutama soal pengembalian tanah nenek moyang bangsa Moro.

Konflik Filipina-Moro berakhir dengan Final Peace Agreement 1996 yang menggantikan Perjanjian Tripoli. Kesepakatan terjalin setelah mendapat tawaran Presiden Soeharto untuk kembali menengahi konflik, dan disambut baik oleh Misuari.

Dikutip dari Kompas.com pada 8 Mei 2011, konflik Thailand dan Kamboja terjadi karena sengketa perbatasan akibat peta yang dikeluarkan kartografer Perancis pada 1908.

Perancis mengatakan, perbatasan harus diputuskan menurut garis batas air di sepanjang jarak gunung Dongrak. Dalam peta mereka candi Preah Vihear terletak di ketinggian 525 meter, dengan jalan turun berada di wilayah Kamboja dan sebagian lainnya di wilayah Thailand.

Thailand kehilangan candi itu pada 1962 ketika sengketa atas kepemilikan candi dibawa ke Pengadilan Internasional di Den Haag. Pengadilan memutuskan kepemilikan candi kepada Kamboja, lalu sengketa garis perbatasan dengan Thailand pun terjadi.

Pertemuan informal para Menlu ASEAN diprakarsai Indonesia selaku Ketua ASEAN, dan merupakan tindak lanjut dari hasil sidang Dewan Keamanan PBB.

Belum lama sebelumnya, pada 4-6 Februari 2011 terjadi baku tembak antara tentara Thailand dan Kamboja di perbatasan yang menewaskan sedikitnya delapa orang dan melukai beberapa lainnya.

Menlu RI Marty Natalegawa kemudian melakukan shuttle diplomacy menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama.

Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja.

Meski kawasan konflik seluas 4,6 km persegi yang diperebutkan masih tegang, namun para tentara yang bertugas masih bisa menahan diri untuk tidak kembali angkat senjata.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Minggu (8/5/2011) pagi dalam pertemuan tiga pihak

Hun Sen kala itu mengemukakan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah Thailand yang belum menandatangani kerangka acuan (TOR) yang diajukan Indonesia mengenai pengiriman peninjau ke daerah perbatasan dua negara yang disengketakan.

Dilansir dari The Diplomat, pada 7 Januari 1979 tentara Vietnam menyerang Phnom Penh dan menggulingkan pemerintahan Khmer merah.

Perang Kamboja dan Vietnam diperkirakan menewaskan dua juta orang.

Indonesia kemudian menjadi penengah konflik Kamboja dan Vietnam melalui Jakarta Informal Meeting atau JIM sebanyak dua kali. JIM I pada Juli 1987 dan JIM II pada Februari 1989.

JIM I mempertemukan Kamboja dan Vietnam untuk kali pertama, membuahkan hasil gencatan senjata yaitu Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja serta diturunkannya pasukan perdamaian PBB ke perbatasan Kamboja.

JIM II digelar untuk menindaklanjuti hasil dari JIM I. Perundingan yang panjang ini berakhir damai dengan tercapainya Perjanjian Paris (Paris Peace Agreement) pada 23 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh 19 negara.

Paris Peace Agreement mengakhiri perang Vietnam dan Kamboja, sehingga tanggal 23 Oktober dijadikan hari libur nasional di Kamboja.

Dilansir dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, penyelesaian konflik luar negeri yang didamaikan Indonesia ini berlanjut dengan mengirimkan 3.957 personil militer ke Kamboja saat transisi pemerintahan negara itu.

Kudeta militer Myanmar pada 1962 berujung pada era baru penindasan, dan undang-undang tahun 1982 melucuti mereka dari status kelompok etnis minoritas yang diakui.

Sebagian besar etnis Rohingya tinggal di Rakhine, tetapi ditolak kewarganegaraannya dan ditindas oleh pembatasan gerak dan pekerjaan.

Ratusan ribu orang Rohingya kemudian melarikan diri ke Banglades dalam gelombang kekerasan berturut-turut pada 1978 dan 1991-1992.

Untuk mendamaikan konflik Rohingya-Myanmar, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan diplomasi maraton dengan para penguasa dan petinggi Myanmar.

Dikutip dari tajuk rencana Harian Kompas pada 5 September 2017, Retno bertemu dengan Aung San Suu Kyi (penerima Nobel Perdamaian 1991), Pangab Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Penasihat Keamanan Nasional U Thaung Tun, serta menteru muda luar negeri dan menteri kantor presiden di Myanmar.

Dari Myanmar, Menlu Retno ke Dhaka di Banglades untuk menyiapkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rakhine di negeri itu.

Sejak 2016, Pemerintah Indonesia bersama 11 LSM dari sejumlah ormas, antara lain dari NU, Muhammadiyah, dan Walubi, membantu warga Rakhine.

Langkah Indonesia dan keprihatinan rakyat Indonesia terhadap warga Rakhine ditanggapi dengan baik oleh otoritas Myanmar.

Bahkan, Indonesia dimasukkan dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan. Ini menjadi kepercayaan dan capaian utama dari pertemuan Menlu Retno dengan para penguasa Myanmar, serta menambah daftar konflik luar negeri yang didamaikan Indonesia.