Sejarah Berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

KOMPAS.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) digambarkan bertugas sebagai "penjaga kesehatan global".

Sekarang, sedang menghadapi ancaman kesehatan global yang paling menghancurkan dalam 72 tahun sejarahnya, yaitu pandemi Covid-19.

WHO mengeluarkan ratusan juta dollar dan melancarkan pendekatan langsung untuk upaya mengatasi virus.

Namun, oleh sebagian pihak telah dianggap gagal dalam menjalankan misinya, seperti yang dilansir dari NPR.

Pada 14 April, Donald Trump yang saat itu masih menjabat sebagai presiden AS menghentikan sementara pendanaan untuk WHO, sambil menunggu penyelidikan soal apakah badan ini "sangat salah urus dan menutupi penyebaran virus corona".

Pada 18 Mei, Trump mengirim surat kepada direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, berjanji untuk mengakhiri pendanaan dan partisipasi AS, jika WHO gagal "berkomitmen untuk perbaikan substantif besar dalam 30 hari ke depan".

Pada 21 Januari, Gedung Putih mengumumkan bahwa Joe Biden yang baru saja dilantik menjadi presiden menggantikan Trump menandatangni perintah eksekutif, menarik keputusan Trump untuk mundur dari WHO.

Sementara itu, bagaimana sejarah berdirinya WHO?

Saat Perang Dunia II mereda, negara-negara bersatu membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memilih untuk membentuk badan kesehatan global sebagai perpanjangan tangan PBB.

Maka pada 7 April 1948, Organisasi Kesehatan Dunia didirikan untuk "mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua orang". 

Sebagai badan kesehatan PBB, WHO memiliki misi "untuk bertindak sebagai otoritas yang mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan kesehatan internasional", menurut konstitusi badan.

Berdirinya WHO menggantikan beberapa otoritas kesehatan regional yang telah didirikan di Eropa dan Amerika pada awal 1900-an, untuk membantu mencegah penyebaran penyakit seperti cacar dan tifus.

WHO dimulai dengan 55 negara anggota dan kini telah berkembang menjadi 194 negara anggota dan 2 anggota asosiasi (Puerto Riko dan Tokelau).

Negara-negara anggota membentuk Majelis Kesehatan Dunia, yang menetapkan kebijakan WHO, menyetujui, dan mengawasi anggarannya, serta memilih seorang direktur jenderal untuk memimpin WHO selama masa jabatan 5 tahun.

Anggarannya ditetapkan untuk periode 2 tahun dan mencapai 6,3 miliar dollar AS (Rp 89,9 triliun) untuk 2018 dan 2019.

Uang tersebut berasal dari iuran dan kontribusi sukarela dari negara-negara anggota, serta uang dari kelompok nirlaba, seperti Bill and Melinda Gates Foundation dan Rotary International.

Untuk tanggapan awal terhadap Covid-19, WHO meminta 675 juta dollar AS (Rp 9,6 triliun) dari para donor dan berencana untuk secara signifikan meningkatkan jumlah tersebut untuk mendanai layanannya yang memberikan "nasihat, persediaan, dan kepemimpinan" dalam pandemi.

WHO memiliki 7.000 staf yang terdiri dari ilmuwan, dokter, dan spesialis kesehatan masyarakat, serta pakar di bidang ekonomi, statistik, maupun bantuan darurat.

Badan ini berkantor pusat di Jenewa dan memiliki kantor di lebih dari 150 negara di seluruh dunia.

Direktur jenderal saat ini adalah Tedros Adhanom Ghebreyesus, mantan menteri kesehatan di Ethiopia.

Dia adalah pemimpin pertama WHO dari Afrika dan direktur jenderal pertama yang bukan dokter, Tedros memiliki gelar Ph.D dalam kesehatan masyarakat. Ia memulai masa jabatannya pada 2017.

Apa misi WHO?

Pada konferensi pers pada 22 April 2020, Michael Ryan, direktur program Kedaruratan Kesehatan WHO, menyimpulkan misi menyeluruh organisasi tersebut.

"Mandat yang kami miliki, untuk menetapkan standar global dan untuk memberikan saran yang kuat kepada negara-negara mengenai langkah-langkah kesehatan masyarakat yang rasional," terang Ryan.

Untuk mencapai tujuan ini, WHO biasanya tidak memberikan hibah, pinjaman, atau mengirim dokter dan staf lainnya ke negara-negara untuk memberikan perawatan medis langsung.

Sebaliknya, "apa yang dilakukannya adalah turun ke lapangan untuk memberikan arahan, saran, membantu melacak wabah penyakit dan memberikan dukungan tambahan bila diperlukan," kata Jennifer Kates, direktur kesehatan global dan kebijakan HIV di Kaiser Family Foundation.

Salah satu peran utama WHO adalah memberikan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan untuk kebijakan kesehatan, yang sering dipublikasikan di situs webnya.

“Akan ada pedoman tentang jenis obat esensial apa yang harus ada, jenis diagnostik esensial apa yang harus ada, rejimen apa yang mungkin digunakan dalam kaitannya dengan HIV di berbagai negara, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia,” kata Rifat Atun, profesor sistem kesehatan global di Universitas Harvard.

"Negara tidak berkewajiban secara hukum untuk mengikuti pedoman ini, tetapi banyak yang melakukannya sehubungan dengan epidemi," terang Atun.

WHO diatur oleh negara-negara anggotanya, WHO tidak memiliki otoritas hukum untuk memasuki negara-negara tanpa izin atau memaksa negara-negara untuk mengikuti sarannya.

Misalnya, pada Februari, WHO mengirim pakar internasional ke China dalam "misi bersama" dengan para peneliti China untuk melihat langkah-langkah yang diambil negara itu untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19.

WHO menekankan bahwa misi tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, dan bahwa para anggota diundang oleh WHO dan China.

“Kekuatan yang kita miliki adalah kekuatan untuk membujuk melalui sains, membujuk melalui bukti, membujuk dengan menunjukkan apa yang dilakukan negara lain, dan menunjukkan contoh praktik yang baik,” kata Ryan pada 22 April 2020.

“Di luar itu, WHO tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan, tidak ada kekuatan untuk menekan negara dalam bentuk apa pun, untuk mengubah apa yang menjadi kehendak kedaulatan (negara) mereka," terangnya.

Kinerja WHO dalam beberapa kasus

Covid-19: Pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan virus corona sebagai Darurat Kesehatan Global (PHEIC).

Beberapa pekan kemudian, dalam perannya sebagai pembawa standar internasional, WHO secara resmi menamakan penyakit itu Covid-19.

Beberapa bulan setelahnya, WHO meminta sejumlah informasi diberikan oleh semua negara kepada publik berdasarkan peraturan kesehatan internasional, misalnya, penjelasan mengapa larangan bepergian diperlukan untuk menghentikan penyebaran penyakit Covid-19.

WHO juga telah meminta negara termasuk China, data wabah yang aktual dan akurat yang diberikan berdasarkan peraturan kesehatan internasional.

WHO telah mengirim lebih dari 70 tim koordinator respons, ahli epidemiologi, dan penasihat lainnya ke negara-negara untuk membantu memandu merespons pandemi Covid-19.

Selain itu, mengumpulkan uang dan mengatur rantai pasokan untuk mendapatkan tes diagnostik, peralatan medis, dan pekerja bantuan ke tempat-tempat yang membutuhkan.

Pada 24 April, WHO mengumumkan berjanji untuk kolaborasi global yang meminta para peneliti, donor, dan produsen, menyetujui kerja sama serta berkomitmen untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 dan obat-obatan yang adil.

SARS: Pada 2003, WHO dinilai sudah berhasil menanganinya.

Efek dari wabah SARS terkonsentrasi di Asia dengan 8.000 orang sakit, dan sekitar 800 meninggal. Epidemi berakhir pada 2004.

Pandemi flu babi H1N1: Pada 20019, WHO menerima tinjauan yang beragam dalam menangani pandemi flu babi H1N1.

WHO dianggap telah memberikan panduan yang berguna kepada negara-negara tentang cara memperlambat penularan flu pandemi dan membantu memantau penyebaran virus.

Namun, pesannya seputar keparahan pandemi tidak jelas dan gagal untuk mengoordinasikan distribusi vaksin yang efektif, sehingga menyebabkan negara-negara yang menerima terlambat untuk memberikan ke masyarakatnya.

Ebola: Pada 2014, wabah Ebola di Afrika Barat secara luas disorot.

WHO awalnya mengabaikan skala masalah, kemudian terjadi kekurangan staf dan dana untuk memimpin respons yang efektif melawan Ebola, NPR melaporkan pada tahun 2015.