Inspirasi Energi: Mengenal Nord Stream 2 dan Kontroversinya

KOMPAS.com – Baru-baru ini, Ukraina semakin kencang menyuarakan protesnya terhadap proyek pembangunan pipa gas Nord Stream 2.

Ukraina khawatir tentang masa depannya sebagai negara transit apabila proyek tersebut rampung. Di sisi lain, Jerman dan Amerika Serikat (AS) bakal membahas jaminan bagi negara tersebut.

Melansir DW, Nord Stream 2 adalah jaringan pipa gas yang memungkinkan Jerman untuk secara efektif menggandakan impor gasnya dari Rusia.

Pada 2017, Jerman mengimpor 53 miliar meter kubik gas dari Rusia. Jumlah tersebut setara 40 persen dari total konsumsi gas Jerman.

Sementara itu, jaringan pipa Nord Stream 2 dirancang untuk menyalurkan hingga 55 miliar meter kubik gas per tahun.

Berlin dan Moskwa menyepakati jaringan pipa sepanjang 1.200 kilometer tersebut yang akan menghubungkan daerah Ust-Luga dekat Saint Petersburg, Rusia, dengan Greifswald di timur laut Jerman.

Pipa-pipa tersebut akan melintasi Laut Baltik di mana sebagian besar bakal mengikuti rute pipa Nord Stream 1 yang sudah ada sebelumnya. Untuk diketahui, Nord Stream 1 mulai beroperasi pada 2011.

Raksasa energi Rusia Gazprom adalah pemegang saham tunggal Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 AG bertanggung jawab untuk mengimplementasikan proyek senilai 9,5 miliar euro

Gazprom menanggung setengah dari biaya tersebut. Sisanya, dibiayai oleh lima perusahaan Barat yakni ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, dan Wintershall.

Rute pipa Nord Stream 2 direncanakan melewati negara-negara Eropa tengah dan timur seperti Slovakia dan Polandia.

Jika proyek ini jadi, negara-negara ini kehilangan potensi pendapatan dari sektor biaya transit gas yang menguntungkan.

Selain itu, Rusia juga bakal memiliki sarana untuk mengirimkan gas secara langsung ke pembeli terpentingnya, Jerman.

Hal ini akan mempermudah pemerintah Rusia untuk mematikan jaringan pipa yang ada yang melalui Eropa Timur.

Proyek ini juga bertentangan dengan upaya Uni Eropa untuk menghentikan suplai dari gas Rusia ke “Benua Biru”.

Pada April 2018, Komisi UE menolak untuk mendukung proyek tersebut, dengan alasan Nord Stream 2 tidak berkontribusi pada tujuan UE untuk mendiversifikasi pasokan gas.

Secara terpisah, para pemerhati lingkungan mengeklaim pipa itu akan berbahaya bagi flora dan fauna Laut Baltik.

Sementara bagi Ukraina, Rusia dapat dengan mudah memotong jalur pengiriman pasokan gas ke Eropa sehingga dapat menekan Kiev.

Ukraina menghasilkan sekitar 1,7 miliar euro dari biaya transit gas per tahun, menjadikannya sumber pendapatan utama bagi negara.

Di sisi lain, para kritikus menuding Berlin mengabaikan kepentingan sekutunya dengan mengisi pundi-pundi Rusia pada saat konflik diplomatik.

Mantan Presiden AS Donald Trump mengecam Berlin pada Juli 2018, dengan mengatakan bahwa Jerman bakal tertawan oleh Rusia karena kebijakan energinya.

Bergantung sudut pandang, Nord Stream 2 bisa dilihat sebagai berkelanjutan untuk memastikan ketahanan energi Eropa atau proksi untuk perang hibrida dari Rusia.

Dengan proses konstruksi yang sedang berlangsung dan ketika Jerman berusaha menangkis kritik yang dialamatkan kepadanya, kekhawatiran atas keamanan dan geopolitik tetap ada.

Melansir CNBC, rute yang diusulkan memasuki perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari tiga negara lain yakni Finlandia, Swedia, dan Denmark.

Sejumlah pihak, termasuk Menteri Luar Negeri Polandia Jacek Czaputowicz, memperingatkan bahwa pipa tersebut memberi Rusia dalih untuk meningkatkan kehadiran militer mereka di Laut Baltik.

Terbaru, pemerintahan Presiden AS Biden pada Agustus menjatuhkan sanksi pada kapal Rusia dan dua perusahaan yang terlibat dalam proyek Nord Stream 2.

AS menjatuhkan sanksei kepada kapal Ostap Sheremeta, pemilik kapal JSC Nobility ,dan perusahaan konstruksi Konstanta.

Kendati demikian, proyek pembangunan Nord Stream 2 masih jalan terus dan tidak akan terganggu oleh sanksi.

Presiden lembaga Yorktown Solutions Daniel Vajdich mengatakan, pipa itu kemungkinan akan tetap diselesaikan meski ada sanksi.

"Sanksi ini tidak menghentikan Nord Stream 2," kata Vajdich sebagaimana dilansir Reuters.