Sejarah Berdirinya Republik Rakyat China Partai Komunis

KOMPAS.com - Republik Rakyat China (RRC) adalah bentuk pemerintahan di pusat China daratan, yang dibentuk oleh pemimpin Komunis China Mao Zedong dalam deklarasinya pada 1 Oktober 1949.

Pengumuman tersebut mengakhiri perang saudara skala penuh antara Partai Komunis China (CCP) dan Partai Nasionalis, atau Kuomintang (KMT), yang pecah segera setelah Perang Dunia II dan telah didahului oleh konflik antara kedua belah pihak sejak 1920-an.

Pembentukan RRC juga melengkapi proses panjang pergolakan pemerintahan di China yang dimulai dengan Revolusi China pada 1911.

Jatuhnya pusat China daratan di tangan komunisme pada 1949 membuat Amerika Serikat menangguhkan hubungan diplomatik dengan RRT selama beberapa dekade, seperti yang dilansir dari Office of the Historian.

Kemunculan komunis

Komunis masuk Beijing pada 1949 melalui Partai Komunis China yang didirikan pada 1921 di Shanghai.

Awalnya, sebagai kelompok belajar yang bekerja dalam batas-batas Front Persatuan Pertama dengan Partai Nasionalis.

Komunis China bergabung dengan Tentara Nasionalis dalam Ekspedisi Utara pada 1926–1927 untuk membersihkan bangsa dari para panglima perang yang mencegah pembentukan pemerintahan pusat yang kuat.

Kolaborasi ini berlangsung sampai “Teror Putih” pada 1927, ketika Nasionalis menyerang Komunis, membunuh mereka atau membersihkan mereka dari partai.

Setelah Jepang menginvasi Manchuria pada 1931, Pemerintah Republik China (ROC) menghadapi ancaman rangkap 3 yaitu invasi Jepang, pemberontakan Komunis, dan pemberontakan panglima perang.

Frustrasi oleh fokus pemimpin Nasionalis Chiang Kai-shek pada ancaman internal dibanding serangan Jepang, sekelompok jenderal menculik Chiang pada 1937 dan memaksanya untuk mempertimbangkan kembali kerja sama dengan tentara Komunis.

Seperti upaya pertama dalam kerja sama antara pemerintah Nasionalis dan CCP, Front Persatuan Kedua ini berumur pendek.

Kaum Nasionalis menghabiskan sumber daya yang dibutuhkan untuk menahan Komunis, dari pada berfokus sepenuhnya pada Jepang.

Selama Perang Dunia II, dukungan rakyat untuk Komunis meningkat. Para pejabat AS di China melaporkan penindasan diktator atas perbedaan pendapat di daerah-daerah yang dikuasai Nasionalis.

Kebijakan yang tidak demokratis dikombinasikan dengan korupsi masa perang, membuat Pemerintah Republik China rentan terhadap ancaman Komunis.

CCP mengalami keberhasilan dalam upaya awal reformasi tanah dan dipuji oleh para petani atas upayanya yang tak kenal lelah untuk melawan penjajah Jepang.

Chiang Kai-shek

Jepang menyerah, membuat panggung kebangkitan perang saudara tercipta di China.

Pemerintah Nasionalis Chiang Kai-shek terus menerima dukungan AS baik sebagai bekas sekutu perangnya maupun sebagai satu-satunya pilihan untuk mencegah kontrol Komunis di China.

Pasukan AS menerbangkan puluhan ribu pasukan Nasionalis China ke wilayah yang dikuasai Jepang dan mengizinkan mereka menerima penyerahan Jepang.

Sebaliknya Uni Soviet, yang menduduki Manchuria dan hanya menarik diri ketika pasukan Komunis China berada di tempat untuk mengklaim wilayah itu.

Pada 1945, para pemimpin partai Nasionalis dan Komunis, Chiang Kai-shek dan Mao Zedong, bertemu untuk serangkaian pembicaraan tentang pembentukan pemerintahan pasca-perang.

Keduanya sepakat tentang pentingnya demokrasi, kesatuan militer, dan kesetaraan bagi semua partai politik China.

Gencatan senjata itu lemah, meskipun ada upaya berulang kali dari Jenderal AS George Marshall untuk menengahi kesepakatan. Pada 1946 kedua belah pihak berperang habis-habisan.

Ketidakpercayaan selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak menggagalkan upaya untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Perang saudara berlangsung dari 1947 hingga 1949, dengan kemenangan Komunis akhirnya tampak semakin dekat.

Meskipun Komunis tidak menguasai kota-kota besar setelah Perang Dunia II, mereka memiliki dukungan akar rumput yang kuat, organisasi dan moral militer yang unggul, dan persediaan besar senjata yang disita dari Jepang di Manchuria.

Korupsi dan salah urus selama bertahun-tahun telah mengikis dukungan rakyat untuk Pemerintah Nasionalis.

Pada awal 1947, Pemerintah Republik China sudah melihat ke provinsi pulau Taiwan, di lepas pantai Provinsi Fujian, sebagai titik potensial untuk mundur.

Meskipun pejabat di Pemerintahan Truman tidak yakin akan pentingnya strategi bagi Amerika Serikat dalam menjaga hubungan dengan China Nasionalis, tidak seorang pun di Pemerintah AS yang ingin dituduh memfasilitasi "kehilangan" China dari komunisme.

Bantuan militer dan keuangan kepada kaum Nasionalis yang sedang terpuruk terus berlanjut, meskipun tidak pada tingkat yang diinginkan Chiang Kai-shek.

Pada Oktober 1949, setelah serangkaian kemenangan militer, Mao Zedong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat China (RRC).

Hal itu menyebabkan Chiang dan pasukannya melarikan diri ke Taiwan untuk berkumpul kembali dan merencanakan upaya mereka untuk merebut kembali daratan.

Kemampuan Republik Rakyat China dan Amerika Serikat untuk menemukan titik temu setelah pembentukan negara China baru terhambat oleh politik domestik dan ketegangan global.

Pada Agustus 1949, pemerintahan Truman menerbitkan “Buku Putih China”, yang menjelaskan kebijakan AS di masa lalu terhadap China berdasarkan prinsip bahwa hanya pasukan China yang dapat menentukan hasil dari perang saudara mereka.

Sayangnya bagi Truman, langkah ini gagal melindungi pemerintahannya dari tuduhan “kehilangan” China.

Sifat revolusi yang belum selesai, meninggalkan Pemerintah dan Tentara Nasionalis yang hancur dan diasingkan tetapi masih vokal di Taiwan, hanya meningkatkan perasaan di kalangan anti-komunis AS bahwa hasil perjuangan dapat dibalik.

Pecahnya Perang Korea, yang mengadu RRC dan Amerika Serikat di sisi yang berlawanan dari konflik internasional, mengakhiri setiap peluang untuk akomodasi antara RRC dan Amerika Serikat.

Keinginan Truman untuk mencegah konflik Korea menyebar ke selatan menyebabkan kebijakan AS melindungi pemerintah Chiang Kai-shek di Taiwan.

Selama lebih dari dua puluh tahun setelah revolusi China tahun 1949, hanya ada sedikit kontak, perdagangan terbatas dan tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara.

Hingga 1970-an, Amerika Serikat terus mengakui Republik China yang terletak di Taiwan, sebagai pemerintahan China yang sebenarnya dan mendukung pemerintah itu memegang kursi China di Perserikatan Bangsa-Bangsa.