Bisakah Pasukan Perdamaian PBB Langsung Terjun ke Gaza? Tak Semudah Itu...

"Indonesia bisa mengirimkan nota protes ke PBB sebagai negara anggota PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan mayoritas umat Islam, kita minta PBB agar melindungi rakyat Palestina," kata Abdul dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

"Kalau perlu PBB mengirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya Zionis membunuhi Rakyat Palestina."

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR mengutuk kebiadaban, kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat serta penodaan kesucian bulan Ramadhan dan Masjid Al Aqsa kiblat pertama Umat Islam," sambung dia.

Lantas, bisakah pasukan perdamaian PBB langsung terjun ke Gaza? Ternyata tidak semudah itu prosesnya.

Menurut situs web resmi pasukan perdamaian PBB, butuh banyak waktu untuk mengerahkannya dan mereka sering ditanya kenapa tidak meninggalkan tentara cadangan di daerah konflik.

"Dewan Keamanan akan mengatakan berapa banyak personel militer yang dibutuhkan, dan Markas Besar PBB akan bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mengidentifikasi personel dan mengerahkan mereka," demikian keterangan di situs tersebut.

Proses pengerahan pasukan perdamaian PBB ini bisa memakan waktu sangat lama, bisa lebih dari enam bulan sejak tanggal resolusi untuk menyiapkan peralatan.

Mantan Sekjen PBB Kofi Annan pernah menganalogikan, PBB adalah satu-satunya brigade pemadam di dunia yang harus menunggu api padam sebelum bisa menyalakan mesin pemadam kebakaran.

Tentara cadangan yang disiagakan di daerah konflik termasuk ide logis, tetapi akan sangat mahal biayanya jika beberapa ribu personel bersiaga permanen.

Sebaliknya, jauh lebih praktis menerjunkan pasukan perdamaian PBB setelah mendapat izin, yang juga berguna untuk menyeleksi personel dengan latar belakang, pelatihan, dan keterampilan bahasa sesuai penempatan di daerah konflik.

Sistem itu dibentuk pada 2015 oleh PBB dengan negara-negara anggota untuk menyediakan unit khusus bagi pasukan penjaga perdamaian.

Sekretariat PBB akan melakukan penilaian terhadap kesiapan personel, pelatihan, dan peralatan unit-unit tersebut.

Unit terpilih juga dapat disumpah ke Tingkat Penyebaran Cepat PCRS dan akan tersedia dalam waktu 60 hari setelah permintaan dari Sekjen PBB.

Beroperasi penuh pada awal 2018, sistem ini membantu mengurangi jadwal pengerahan pasukan militer untuk dimulainya misi perdamaian.

Pemerintah RI diminta menggalang dana bantuan

Selain meminta pasukan perdamaian PBB diterjunkan ke Gaza, Abdul Kharis Almasyhari juga meminta pemerintah melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban korban serangan Israel.

Politisi PKS itu turut mengimbau masyarakat Indonesia memberi bantuan material dan spiritual kepada korban serangan Israel ini melalui lembaga resmi.

"Di samping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina, perlu langkah bersama menggalang solidaritas dan sebagai rakyat Indonesia kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong rakyat Palestina," pungkasnya.

Konflik Israel-Palestina terjadi selama bertahun-tahun. Serangan terbaru terjadi sejak Jumat (7/5/2021) ketika Masjid Al Aqsa diserang hingga melukai 200 orang.