Salin Artikel

[Cerita Dunia] 8888, Demo Skala Besar di Myanmar Menentang Kekuasaan Miluter

KOMPAS.com – Pada 8 Agustus 1988, rakyat Myanmar (dulu bernama Burma), bahkan para biksu di seluruh negeri, bergabung dan menyerukan penghapusan kekuasaan militer lalu menuntut demokrasi.

Di antara sebab-sebab yang memicu demo berskala besar tersebut, yang paling penting dan mendasar adalah memburuknya keadaan ekonomi.

Kala itu, rakyat Myanmar tidak tahan lagi dengan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi sebagai mana dilansir Myanmar Times.

Mereka menginginkan pemerintahan baru yang dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kehidupan mereka dengan menempatkan negara di jalan menuju demokrasi.

Aksi demo tersebut terkenal dengan sebutan 8888 Uprising karena sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahunnya.

8888 merupakan puncak kulminasi dari kegerahan, represi, kekerasan, kemerosotan ekonomi, dan berbagai hal yang dirasakan rakyat Myanmar di bawah pemerintahan rezim militer.

Setahun sebelulmnya, tepatnya pada September 1987, rezim militer menyatakan beberapa denominasi mata uang tidak berharga. Hal itu berakibat hangusnya tabungan banyak rakyat Myanmar.

Itu memicu aksi demonstrasi yang menunjukkan keresahan yang meluas. Keresahan di kalangan rakyat terus menumpuk hingga di waktu-waktu berikutnya.

Pada Maret 1988, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan penduduk setempat melawan militer Myanmar sebagaimana dilansir NPR.

Peristiwa tersebut memicu aksi protes selama beberapa hari. Hingga akhirnya, polisi antihuru-hara menyerang sekelompok mahasiswa di dekat Jembatan Putih di tepi Danau Inya di Rangoon (kini Yangon).

Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap. Insiden tersebut lantas dikenal sebagai "Jembatan Merah". Pemerintah menutup semua sekolah dan universitas setelah itu.

Tiga bulan berikutnya, pada Juni 1988, aksi protes kembali pecah setelah sekolah dan universitas dibuka kembali.

Nama-nama pemimpin mahasiswa kala itu, seperti Min Ko Naing dan Moethee Zun, mulai bermunculan. Aksi demo semakin sering terjadi dan kekerasan tak luput menimpa para demonstran.

Pada 23 Juli 1988, Jenderal Ne Win, yang telah mengambil alih kekuasaan Myanmar dalam kudeta pada 1962, mengundurkan diri sebagai ketua Partai Program Sosialis Burma.

Saat pengunduran dirinya, Ne Win menjanjikan sebuah gerakan menuju demokrasi multipartai. Namun di satu sisi, dia juga mengancam para demonstran.

Setelah itu, Sein Lwin ditunjuk sebagai penerus Ne Win pada 29 Juli 1988. Kemarahan massa yang meluas atas pengangkatan Sein Lwin justru semakin memicu aksi demonstrasi besar-besaran.

Pada 6 Agustus 1988, BBC Burma menyiarkan pengumuman pemimpin mahasiswa Htay Kywe yang menyebut bahwa demonstrasi skala besar akan berlangsung dua hari mendatang, tepatnya pada 8 Agustus 1988.

Sesuai rencana, demonstrasi skala besar dimulai pada 8 Agustus 1988. Aksi demonstrasi rupanya tak hanya terjadi di Yangon, tapi juga di seluruh negeri.

Ratusan ribu biksu, anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, dokter, dan orang awam bahkan turun ke jalan menentang pemerintah.

Aksi tersebut rupanya dibalas dengan kekerasan oleh tentara Myanmar. Para tentara melepaskan tembakan, menewaskan seorang siswa bernama Thein Kyaw Toe.

Thein ditembak kala membawa bendera Persatuan Pelajar Seluruh Burma, sebuah kelompok persatuan pelajar dan menyuarakan kebebasan akademis.

Di seluruh negeri, militer dengan kasar membubarkan para pengunjuk rasa. Aksi demonstrasi rupanya tak hanya berlangsung selama satu hari, tapi hingga berhari-hari.

Pada September, pemerintahan militer dibentuk kembali sebagai junta yang dikenal sebagai Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC).

Junta militer kala itu dipimpin oleh orang kuat Than Shwe, yang menjerumuskan Myanmar kembali ke dalam jurang kerahasiaan dan teror.

Perkiraan jumlah korban tewas selama aksi demonstrasi berskala besar tersebut berkisar 3.000-10.000 orang.

Meski demikian, pihak berwenang Myanmar mengeklaim hanya 350 yang tewas.

Demonstrasi tersebut juga membidani kelahiran Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi berpidato di hadapan setengah juta pengunjuk rasa di Pagoda Shwedagon pada akhir Agustus 1988 sebagaimana dilansir Time.

“Keinginan dan aspirasi seluruh bangsa sangat jelas. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang menginginkan sistem pemerintahan demokratis multi partai. Adalah tugas pemerintah sekarang untuk mewujudkan sistem seperti itu secepat mungkin,” ujar Suu Kyi kala itu.

https://internasional.kompas.com/read/2021/04/10/130000470/-cerita-dunia-8888-demo-skala-besar-di-myanmar-menentang-kekuasaan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.