Tindak Kekerasan Aparat India, Hasil Cuci Otak Pemerintah Sejak Kolonial

NEW DELHI, KOMPAS.com - India telah mengalami demonstrasi massa sejak pertengahan Desember 2019. Para demonstran menolak UU Kewarganegaraan anti-muslim atau yang lebih dikenal sebagai CAA (Citizenship Amendment Act).

Banyak aktivis dan politisi menilai isi CAA sangat bersifat berpecah belah, diskriminatif dan melanggar konstitusi sekuler negara.

Selain itu, pakar hukum menilai tindakan aparat India terhadap massa pengunjuk rasa anti UU kewarganegaraan (CAA) dipengaruhi oleh agitasi pada masa kolonial.

Agitasi hukum pada masa kolonial yang dimaksud adalah salinan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris pada 1870. Pasal 124 A tentang Hukum Pidana India.

Bagaimana India menggunakan hukum hasutan (agitasi) era kolonial melawan pengunjuk rasa CAA ternyata ditujukan untuk meredam perbedaan pendapat.

Aktivis HAM India menguatkan, seperti dilansir dari Aljazeera, dengan menyatakan bahwa hukum itu banyak digunakan untuk menekan perbedaan pendapat di India. Umumnya perbedaan itu terjadi di kalangan marjinal dan minoritas.

Tindakan kekerasan aparat melawan massa pengunjuk rasa anti-CAA telah mengkhawatirkan para aktivis HAM.

Sadaf Jafar, seorang aktivis politik perempuan ditahan dari Lucknow, ibukota Uttar Pradesh (UP) selama melakukan unjuk rasa anti-CAA.

Dia ditangkap dan dipenjara selama 20 hari dan tidak diperbolehkan memberi informasi kepada siapapun.

"Kita semestinya berada di tahap demokrasi. Tapi pemerintahan kita malah menggunakan agitasi era kolonial untuk menekan bahkan perbedaan damai di kalangan masyarakat kita sendiri," ungkap Jafar. 

Kepada media, Jafar mengaku disiksa dan dipanggil orang Pakistan karena nama muslimnya.
Dia dipukuli terus. Kedua lututnya bengkak membiru. Dia juga merasakan sakit di seluruh anggota badannya, "Badan saya terasa sakit ketika saya bernapas."

Lebih dari 20 orang tewas dalam kerusuhan di India. Meski begitu, pihak otoritas India tetap meminta kompensasi dari pengunjuk rasa atas rusaknya beberapa properti negara.