Trump Umumkan Rencana Perdamaian Palestina dan Israel, Apa Isinya?

Dia mengumumkannya bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, dalam proposal yang disambut kecaman dari Ramallah.

"Bersama, kami bisa melakukannya. Fajar baru di Timur Tengah," ujar Trump ketika mengumumkan rencana perdamaian Palestina dan Israel itu.

Cetak biru dalam penyelesaian salah satu konflik terpanjang di dunia itu disusun berdasarkan arahan menantu sekaligus penasihat Trump, Jared Kushner.

Dia menuturkan, tawaran itu adalah "kesempatan terakhir" bagi Palestina. Dilansir BBC, Selasa (28/1/2020), berikut isi dari "kesepakatan terbesar abad ini" tersebut:

"Hari ini (Selasa), Israel telah mengambil langkah besar menuju perdamaian," papar presiden 73 tahun itu di Gedung Putih.

Dia mengatakan, visinya mewakili win-win solution bagi dua pihak. Tawaran solusi dua negara yang bisa membuat dua negara sepakat.

Presiden dari Partai Republik itu beralasan, warga Palestina saat ini berada dalam kemiskinan dan kekerasan, serta dieksploitasi menjadi teroris dan ekstremis.

"Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik," kata Trump dalam konferensi pers di mana dia berdiri di samping Bibi, panggilan Netanyahu.

Sementara Kushner dalam wawancaranya dengan CNN memperingatkan Ramallah untuk tidak "mengacaukan" rencana perdamaian tersebut.

"Saya pikir mereka akan mengalami kesulitan ketika melihat komunitas internasional, di mana mereka akan mengklaim diri sebagai korban," ujar Kushner.

Apa tanggapan Netanyahu dan Palestina?

Dilansir AFP, Benjamin Netanyahu menyebut kesepakatan itu sebagai "kesepakatan terbaik abad ini", dan memuji Trump sebagai "teman terbaik yang pernah dimiliki Israel".

Dari Ramallah, Presiden Mahmoud Abbas langsung menolak keras proposal itu, dengan menyatakan tidak mungkin mereka bisa punya negara tanpa ibu kota di Yerusalem Timur.

"Kami sudah mengatakannya berulang kali. Tidak, tidak, tidak," kecam Abbas. "Kami sudah menolak tawaran ini dari awal, dan keputusan kami sudah tepat," lanjutnya.

"Saya katakan kepada Trump dan Netanyahu: Yerusalem tidak untuk dijual, semua hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk tawar-menawar," kata Abbas dalam pidato yang disiarkan televisi dari Ramallah di Tepi Barat.

Kelompok milisi Palestina, Hamas yang mengontrol Jalur Gaza, juga menolak rencana tersebut, dengan menyatakan proposal itu "melikuidasi proyek nasional bangsa".

Dari New York, PBB mencetuskan, mereka masih berpegang pada resolusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum Perang 1967, atau sebelum Israel mencaplok Gaza dan Tepi Barat.

Juru bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menerangkan, mereka ingin rencana damai itu berdasarkan ketentuan PBB, hukum internasional, hingga kesepakatan bilateral.

Kelompok pejuang HAM B'Tselem dalam penjelasannya menyebutkan bahwa rencana perdamaian yang disusun pemerintahan Trump hanya menjadi bentuk apartheid.

B'Tselem menjelaskan, penawaran itu hanya akan membuat Palestina menjadi negara tertutup, terdiri dari kantong kecil, terisolasi, dan tanpa kendali atas kehidupan mereka.

Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyerukan Ramallah agar membawa rencana itu dalam bahan diskusi secara matang supaya bisa kembali ke jalur negosiasi.

Bagaimana latar belakangnya?

Pemerintah Palestina (PA) memutuskan komunikasi dengan AS sejak Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.

Sejak saat itu, Washington melakukan balasan dengan menghentikan bantuan bilateral baik bagi Palestina maupun Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Pada November 2019, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengakhiri sikap berusia 40 tahun, di mana dia tak menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal.

Liga Arab dilaporkan bakal menggelar pertemuan darurat pada Sabtu (1/2/2020).