Menlu AS: Partai Demokrat Lakukan Intimidasi dalam Penyelidikan Pemakzulan Trump

Pompeo juga memperingatkan kepada staf Departemen Luar Negeri untuk tidak hadir memenuhi panggilan dari komite penyelidikan beberapa hari mendatang.

Dalam suratnya kepada Kongres AS, Pompeo mengatakan bahwa panggilan pengadilan terhadap staf departemen luar negeri hanya dapat dipahami sebagai upaya mengintimidasi, menggertak, dan memperlakukan secara tak pantas para profesional di departemen.

"Biar saya perjelas. Saya tidak akan mentolerir taktik seperti itu, dan saya akan menggunakan segala cara yang saya miliki untuk mencegah dan mengekspos segala upaya mengintimidasi para profesional yang berdedikasi yang saya banggakan memimpin dan melayani bersama," tulisnya.

Pompeo menilai adanya kekurangan prosedural dan hukum yang mendalam pada panggilan pengadilan yang ditujukan kepada lima pejabat maupun mantan pejabat untuk hadir mulai Rabu (2/10/2019) sebagai hal yang tak pantas.

Partai Demokrat yang menguasai Dewan Perwakilan AS sedang menggelar penyelidikan untuk memakzulkan Trump, yang dituding telah menyalahgunakan jabatannya sebagai presiden AS untuk menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar menggelar penyelidikan terhadap mantan wapres AS Joe Biden.

Dalam surat panggilan pengadilan yang dikeluarkan pada Jumat (27/9/2019) pekan lalu, Komite Urusan Luar Negeri DPR AS telah memerintahkan kepada lima pejabat dan mantan pejabat untuk hadir pada 2 hingga 10 Oktober terkait skandal.

Salah satu yang dipanggil adalah Kurt Volker, yang merupakan perwakilan khusus AS di Ukraina, yang telah mengundurkan diri pada Jumat lalu.

Dalam keluhan pengaduan, Volker, yang pernah menjabat sebagai duta besar AS untuk NATO, disebut telah membantu para pejabat Ukraina untuk mengatur permintaan yang tidak biasa dari Trump.

Pompeo dalam jawaban tertulisnya mengkritik komite karena mengatakan bahwa para pejabat yang dipanggil dan tidak hadir akan "dianggap terbukti menghalangi" penyelidikan.

"Tidak ada landasan hukum untuk ancaman seperti itu," kata Pompeo.

Pompeo mengatakan bahwa masing-masing pejabat diminta untuk menyiapkan sejumlah besar dokumen, yang perlu ditinjau oleh Departemen Luar Negeri untuk melihat apakah dokumen-dokumen itu dapat diungkapkan ke publik.