Di Sidang PBB Menlu Retno Bahas 3 Isu

KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada hari kedua Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-74 di New York, Selasa (24/9/2019), membahas tiga isu, yakni perekonomian, perempuan, hingga Palestina.

Dimulai dari isu ekonomi, Retno mengatakan, Indonesia akan terus mendorong pembentukan instrumen perdagangan bilateral seperti Preferential Trade Agreement (PTA).

“Dengan Aljazair, Indonesia mengusulkan agar kedua negara memiliki PTA," ujarnya lewat rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (25/9/2019).

Ajakan untuk berkolaborasi dengan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun dilontarkan Retno di hadapan peserta sidang saat itu. 

“Saya juga sampaikan keinginan WIKA dan Pertamina untuk memperluas business engagement di Aljazair,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kehadiran WIKA dan Pertamina di Aljazair selama ini menuai banyak pujian. Bahkan menjadi contoh nyata keberhasilan BUMN Indonesia di luar negeri.

Untuk memperbesar peluang kerja sama ekonomi, Retno juga mengundang negara-negara sahabat di wilayah Eropa Tengah dan Timur, Amerika Selatan, dan Karibia.

“Saya mengundang negara sahabat untuk hadir dalam forum business Amerika Latin dan Karibia serta forum bisnis negara-negara visegrad yang akan dilaksanakan di Jakarta,” ungkapnya.

Kemudian terkait isu perempuan, Menlu wanita pertama Indonesia tersebut secara spesifik menekankan soal peranannya dalam perdamaian dan keamanan.

“(Untuk itulah) Saya menekankan pentingnya memposisikan isu perempuan dalam kebijakan luar negeri dan di forum global seperti PBB,” tegasnya.  

Sementara itu, soal Palestina, Retno secara tegas membahas perkembangan isu negara tersebut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini dibahas karena merupakan masalah prioritas bagi Indonesia," katanya.

Pasalnya, selama menjabat Presidensi Dewan Keamanan PBB pada Mei lalu, Indonesia telah menyoroti perluasan pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina.

Dalam sidang tersebut, Retno tak lupa menyempatkan diri bertemu dengan Presiden Majelis Umum PBB, Tijani Muhammad Bande.

Ia mengungkapkan kembali dukungan Indonesia terhadap program-program Majelis Umum PBB.

Indonesia mendukung program dan prioritas Presiden SMU PBB baru, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai multilateralisme yang saat ini sedang menghadapi tantangan besar.