Salin Artikel

Penyelidikan Pemakzulan Trump Digelar, Ketua DPR AS: Tak Ada yang Lebih Tinggi dari Hukum

Pelosi menyatakan, DPR yang dikuasai Demokrat akan mencari tahu apakah Trump meminta bantuan Ukraina untuk membantu menyelidiki Joe Biden.

Biden merupakan mantan wakil Barack Obama yang menjadi salah satu penantang utama Trump dalam Pemilihan Presiden AS 2020 mendatang.

"Presiden harus bertanggung jawab. Tak ada yang lebih tinggi dari hukum," ujar Ketua DPR AS Pelosi dilansir Sky News Selasa (24/9/2019).

Pelosi juga mengatakan, aksi Trump jelas melanggar konstitusi dan merupakan sebuah bentuk pengkhianatan kepada negara.

Trump kemudian merespons di Twitter dengan menyatakan di Twitter penyelidikan pemakzulan itu adalah "sampah" dan "pelecehan presiden".

Seorang "whistlebower" mengajukan keluhan terkait yang ditengarai berhubungan dengan percakapan telepon Trump dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Pejabat Gedung Putih kemudian mengumumkan bahwa mereka bakal merilis detil keluhan dari si sumber tentang percakapan 25 Juli.

Pernyataan itu dibenarkan Trump melalui twit-nya. Dia menerangkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo sudah menerima izin dari Ukraina.

"Mereka bahkan belum melihat transkrp rekaman itu. Benar-benar perburuan Penyihir Putih. Perburuan Penyihir Putih dari Demokrat!" kata Trump.

Media AS melaporkan mengklaim Trump berulang kali meminta Zelensky untuk menyelidiki tuduhan ketika Biden masih jadi wapres.

Saat itu, Biden disebut mengancam bakal menghentikan bantuan bagi Kiev kecuali jaksa yang menangani kasus perusahaan gas di mana anaknya terlibat bakal dipecat.

Trump menyambut dengan marah pengumuman Pelosi, di mana dia menyatakan Pelosi berusaha menghancurkan negara melalui penyelidikan pemakzulan.

Dia mengklaim percakapan telepon itu sangatlah hangat dan tidak seperti yang dituduhkan. "Ini tak lebih dari Perburuan Penyihir Putih sepanjang masa!" ujarnya.

Politisi Demokrat lainnya, John Lewis, berujar proses untuk pemakzulan terhadap presiden dari Partai Republik itu sudah tiba.

"Penundaan atau bersikap sebaliknya (membatalkan) hanyalah mengkhianati para pendiri bangsa ini," terang Lewis.

Pelosi, bersama pemimpin mayoritas DPR AS Steny Hoyer menyatakan, bakal dilakukan voting resolusi mengecam Trump.

Mereka mendesak semua pihak mengesampingkan kepentingan partai, dan bergerak fokus mempertahankan integritas dan konstitusi.

https://internasional.kompas.com/read/2019/09/25/14223061/penyelidikan-pemakzulan-trump-digelar-ketua-dpr-as-tak-ada-yang-lebih

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke