Pemimpin Hong Kong: China Dukung RUU Ekstradisi Dicabut

Usulan peraturan itu awalnya berisi kewenangan untuk mengekstradisi terduga pelaku kriminal ke China daratan. Tetapi, RUU Ekstradisi itu malah menuai protes.

Pasalnya, kelompok oposisi menganggap aturan itu bakal mempertegas cengkeraman Beijing di sana. Pencabutan itu disebut tidak akan mengendurkan langkah demonstran Hong Kong.

Dalam konferensi pers dikutip BBC Kamis (5/9/2019), Lam ditanya siapa yang berinisiatif mencabut RUU kontroversial itu, dan menjawab dia mendapat dukungan Beijing.

"Selama proses, mulai dari usulan hingga pencabutan kemarin (4/9/2019), pemerintah pusat menghormati pandangan saya dan memberikan dukungannya," ujarnya.

Pencabutan RUU Ekstradisi pada Rabu terjadi sehari setelah beredar bocoran rekaman suara Lam ke publik, di mana Lam sebelumnya menyebut China menolak keinginannya mencabut RUU.

Selain itu, China juga memerintahkan Lam untuk tidak tunduk kepada tuntutan para demonstran. Lam juga mengungkapkan jika punya pilihan, dia akan mengundurkan diri.

Hong Kong merupakan bagian dari model unik Satu Negara, Dua Sistem, di mana mereka menikmati kebebasan mempunyai sistem hukum, dan menyuarakan pendapat daripada di daratan utama.

Ketika RUU Ekstradisi itu diperkenalkan April, lawan politik Lam menyebut aturan itu bisa digunakan untuk membungkam kritik terhadap Beijing dan menggerus kebebasan Hong Kong.

Saat pemerintahan Lam menolak untuk mencabutnya, aksi demo besar pun terjadi sejak Juni dengan tuntutan pun mengalami perkembangan menjadi reformasi demokrasi.

Awalnya saat pertama kali berbicara di depan publik, Lam menyatakan bahwa RUU Ekstradisi itu "sudah mati". Tetapi, dia tidak menyebut pencabutan penuh.

Aktivis demokrasi pun khawatir pemerintahannya bisa diam-diam mengaktifkan kembali rancangan undang-undang itu jika krisis dan aksi protes mereda.

Selain mencabut RUU Ekstradisi, Lam juga menawarkan langkah lain. Seperti Dewan Keluhan Polisi Independen (IPCC) dengan tugas menyelidiki dugaan kebrutalan polisi.

Tawaran untuk menggelar "dialog langsung" dengan masyarakat, dan mengundang tokoh masyarakat untuk memberi solusi kepada pemerintahannya.