China: Iran Langgar Kesepakatan Nuklir Gara-gara Intimidasi AS

"Fakta menunjukkan bahwa intimidasi sepihak telah menjadi tumor yang semakin memburuk," kata juru bicara kementerian luar negeri China, Geng Shuang, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (8/7/2019).

"Tekanan maksimum yang diberikan AS kepada Teheran adalah akar penyebab terjadinya krisi nuklir Iran," lanjutnya, dikutip AFP.

Meski mendukung Iran dan menyebut kesalahan ada pada pemerintah AS, namun Geng mengatakan bahwa Beijing turut menyesalkan keputusan Teheran dalam mengurangi komitmennya terhadap perjanjian 2015.

Iran telah mengumumkan bakal kembali melanggar batasan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan nuklir dengan meningkatkan konsentrasi pengayaan uraniumnya.

Itu akan menjadi pelanggaran kedua yang dilakukan Teheran, setelah sebelumnya melanggar dalam kuantitas cadangan uraniumnya dari yang diatur dalam Kesepakatan Nuklir 2015.

Teheran berencana meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga melampaui batas 3,67 persen yang disyaratkan dalam Kesepakatan Nuklir 2015 menjadi 5 persen.

Pengayaan itu diperlukan sebagai bahan bakar bagi reaktor pembangkit yang berada di Bushehr.

Disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, dalam konferensi pers yang dikutip BBC, Minggu (7/7/2019), negaranya masih akan terus melanggar isi perjanjian nuklir 2015 kecuali ada tindakan dari negara penanda tangan untuk memberikan solusi kepada Teheran agar terbebas dari sanksi, terutama dalam ekspor minyak.

"Kami berharap dapat mendapatkan sebuah solusi dalam 60 hari ke depan, atau kami bakal mengambil langkah pelanggaran ketiga," ujar Araqchi, dilansir AFP.

Kesepakatan Nuklir Iran 2015, atau yang resminya bernama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), ditandatangani oleh Teheran, bersama AS, Inggris, Cina, Prancis, Jerman, dan Rusia, pada 14 Juli 2015.

Kesepakatan itu bertujuan mencari komitmen negara Republik Islam untuk tidak memiliki bom atom, menerima batas drastis pada program nuklirnya, serta tunduk kepada inspeksi Badan Energi Atom Internasional sebagai imbalan atas pencabutan sebagian sanksi internasional.

Namun pada 8 Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari kesepakatan itu dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.