Pasukan Haftar Akui Lancarkan Serangan Udara ke Kamp Migran di Libya

Serangan udara yang menerjang wilayah pinggiran ibu kota Libya pada Selasa (2/7/2019) malam itu, menghantam kamp penampungan migran dan menewaskan puluhan orang, serta melukai seratusan lainnya.

Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), korban jiwa akibat serangan udara tersebut mencapai 53 orang dengan 130 orang lainnya luka-luka.

Badan PBB itu mengatakan, dengan serangan pada Selasa malam tersebut meningkatkan jumlah korban akibat serangan di ibu kota Libya yang dilancarkan pasukan Haftar sejak April lalu telah mencapai hampir 1.000 orang tewas dan 5.000 lainnya luka-luka.

Dilaporkan kantor berita Anadolu, pasukan yang berbasis di Libya Timur itu mengakui telah melancarkan serangan udara ke kamp migran dan menewaskan puluhan orang.

Namun LNA menolak untuk disalahkan atas para korban tewas dan beralasan bahwa target sasaran mereka adalah legal.

"Lokasi itu sebenarnya adalah markas brigade militer dan gudang senjata," kata juru bicara LNA, Ahmed al-Mismari, dalam sebuah konferensi pers di Benghazi, Rabu (3/7/2019) malam.

Ditambahkan al-Mismari, bahwa itu bukan pertama kalinya serangan serupa dilancarkan dengan menargetkan markas pasukan pemerintah nasional Libya (GNA).

"Itu adalah target yang sah. Kami berulang kali menargetkannya dengan serangan udara dan artileri. Dalam insiden ini yang bertanggung jawab utama adalah mereka yang membawa imigran ilegal kemari," ujar al-Mismari, dikutip Middle East Monitor.

Pemerintah GNA, yang diakui internasional dan berbasis di Tripoli, mengecam serangan tersebut sebagai "kejahatan keji" dan menuding "penjahat perang Khalifa Haftar" sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan.

Sementara Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengaku sangat prihatin atas laporan serangan yang menghancurkan pusat migran.

"UNHCR sangat prihatin dengan kabar serangan udara yang menargetkan pusat penampungan migran Tajoura, di timur Tripoli, serta laporan adanya korban tewas dari para pengungsi dan migran," tulis badan pengungsi PBB melalui akun Twitter-nya.

"Warga sipil seharusnya tidak menjadi target," lanjut pernyataan UNHCR, dikutip AFP.

Libya telah dilanda kekerasan dari pemberontakan sejak 2011, yang menentang diktator Moamar Kadhafi. Meski demikian negara itu masih menjadi jalur utama bagi para migran yang ingin mencapai wilayah Eropa.