Marinir Inggris Sita Kapal Tanker Super Miliknya, Iran Protes

Penyitaan kapan Grace 1 sepanjang 330 meter terjadi di tengah keputusan Iran untuk melanggar batas pengayaan uranium sesuai perjanjian nuklir 2015.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Moussavi di Twitter menyatakan, mereka sudah memanggil duta besar Inggris untuk menyampaikan protes.

"Setelah aksi ilegal terhadap kapal kapal tanker Iran di Selat Gibraltar oleh pasukan Inggris, duta besar mereka dipanggil," ulas Moussavi dikutip AFP.

Meski begitu, penyitaan yang juga mendapat bantuan dari kepolisian Gibraltar mendapat sambutan positif dari Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton.

"Berita bagus. Inggris sudah menahan kapal tanker super Grace 1 dengan minyak Iran ke Suriah karena melanggar sanksi Uni Eropa," kata Bolton di Twitter.

Kapal itu diserbu di lokasi empat km selatan Gibraltar yang dianggap sebagai perairan Inggris meski Spanyol menyatakan itu juga masuk dalam wilayahnya.

Marinir dan polisi Gibraltar melakukan penyerbuan ketika kapal itu melambat di area yang ditunjuk oleh agensi mereka untuk melakukan pengangkutan barang.

Dalam keterangan resminya, Menteri Utama Gibraltar Fabian Picardo menyatakan, mereka punya alasan untuk meyakini kapal itu membawa minyak mentah Iran ke Suriah.

"Kilang minyak Banyas merupakan properti dari entitas yang masuk ke dalam sanksi Uni Eropa terhadap Suriah. Kami telah menahan kapal dan kargonya," ujar Picardo.

Sementara Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell menuturkan dia sudah menulis surat kepada pemimpin Dewan maupun Komisi Eropa untuk menjabarkan sanksi yang telah diterapkan.

"Kapal itu ditahan atas permintaan dari AS," ulasnya. Badan Intelijen Pusat AS (CIA) diyakini sudah memantau pergerakan kapal itu dan meminta bantuan Inggris.

Sanksi Uni Eropa terhadap Suriah mulai diterapkan pada Mei 2011 setelah Presiden Bashar al-Assad menangkal demonstran anti-dirinya yang berujung pada perang sipil.

Iran yang merupakan sekutu dekat Assad juga berada dalam sanksi Washington yang melarang seluruh negara untuk membeli minyak, atau berisiko dihukum.

Sanksi itu diberlakukan setelah Presiden Donald Trump mengumumkan keluar dari perjanjian nuklir 2015 pada Mei tahun lalu, dengan menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk".