Hong Kong Serahkan Kendali Dermaga Utama ke Militer China

Penyerahan kendali dermaga Victoria dari pemerintah Hong Kong kepada militer China itu tetap dilakukan meski kota itu tengah diguncang aksi protes massa yang dipicu penolakan terhadap UU Ekstradisi, yang telah ditangguhkan pembahasannya.

Otoritas Hong Kong menyerahkan kendali atas dermaga Victoria Harbour tersebut kepada Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) sesuai dengan perjanjian Inggris dengan China yang dicapai pada 1994.

Dengan penyerahan tersebut, maka ke depannya, kapal-kapal milik PLA akan dapat berlabuh di dermaga itu.

PLA sebelumnya juga telah memiliki garnisun di Hong Kong, hanya saja pasukannya pada umumnya tidak menonjolkan diri dan jarang terlihat mengenakan seragam di ruang publik.

Perdebatan mengenai masalah kesepakatan pemindahan kendali dermaga yang kontroversial telah diblok oleh seorang anggota parlemen pro-Beijing, dengan membatalkan upaya terakhir kelompok pro-Demokrasi yang ingin menghentikan proses penyerahan.

Lebih banyak aksi protes pro-demokrasi direncanakan akan digelar dalam beberapa hari ke depan, menjelang peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada pemerintah China pada 1997, yang diperingati setiap tanggal 1 Juli.

Salah satunya, warga Hong Kong telah kembali merencanakan aksi demonstrasi menentang penyerahan dermaga seluas 3.000 meter persegi itu, pada Jumat (28/6/2019) malam.

"Ini tentu merupakan masalah lain yang memberi tahu Anda bahwa pemerintah Hong Kong tidak melayani kepentingan rakyat Hong Kong. Mereka hanya melaksanakan perintah dari China," kata anggota parlemen pro-demokrasi, Claudia Mo, kepada AFP.

Ditambahkannya, penyerahan kendali dermaga utama kepada militer PLA bakal membangkitkan kemarahan publik dan meningkatkan jumlah massa yang akan mengikuti aksi pro-demokrasi tahunan pada Senin (1/7/2019) pekan depan.

Langkah penyerahan tersebut menuai kritik karena dianggap akan menghilangkan akses ke ruang terbuka yang berharga, apabila wilayah dermaga itu dikonversi untuk tujuan militer.

"Meskipun mereka (pemerintah) mengklaim bahwa ketika dermaga tidak akan digunakan untuk keperluan militer maka masyarakat umum akan tetap diizinkan menikmati dermaga," kata Claudia.

"Namun masalahnya adalah ketika ruang publik yang seharusnya menjadi sumber daya publik, tidak bisa diserahkan begitu saja kepada Beijing," lanjutnya.