Presiden Iran: AS Bohong soal Tawaran Perundingan

Pada Senin (24/6/2019), Presiden AS Donald Trump mengumumkan dia meneken perintah eksekutif untuk menjatuhkan hukuman keuangan sejumlah petinggi Iran.

Di antaranya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Menteri Luar Negeri Mohammed Javad Zarif, maupun delapan komandan utama dari pasukan Garda Revolusi.

"Di saat kalian (AS) menawarkan perundingan, kalian juga menjatuhkan sanksi kepada menteri luar negeri? Jelas bahwa kalian bohong," kata Rouhani dilansir AFP Selasa (25/6/2019).

Komentar Rouhani muncul setelah Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan bahwa Washington membuka pintu untuk bertemu dan bernegosiasi.

"Namun sebagai tanggapan, sikap diam Iran begitu memekakkan telinga," ucap Bolton dalam pernyataan resmi di sela kunjungan ke Yerusalem, Israel.

Dalam konferensi pers, Trump menjelaskan sanksi itu dijatuhkan kepada Khamenei karena dia dituduh bertanggung jawab atas "sikap permusuhan" yang ditunjukkan Iran.

Karena itu, Trump menuturkan sanksi bakal mencegah Khamenei maupun rezimnya untuk mendapatkan akses utama kepada sumber finansial maupun dukungan.

"Iran tidak akan bisa mendapatkan senjata nuklir. Mereka adalah negara pendukung terorisme nomor satu di berbagai tempat di dunia ini," beber Trump.

Dia menambahkan dikutip Sky News, pemerintahannya tidak ingin berkonflik dengan Iran. Dia mengaku berharap ada hari di mana dia bakal mencabut sanksi itu.

Sehingga Iran bisa menjadi negara yang produktif dan makmur. Rusia menyatakan bakal menangkal sanksi itu karena dianggap "ilegal", dan menyerukan dialog bilateral.

Trump awalnya mengatakan sanksi itu merupakan balasan setelah drone pengintai AS dijatuhkan oleh Iran di Selat Hormuz Rabu pekan lalu (19/6/2019).

Namun dalam perkembangan selanjutnya, dia menegaskan sanksi itu tetap diberikan karena berbagai pertimbangan terlepas drone Global Hawk yang ditembak.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mencetuskan, keputusan Trump untuk menjatuhkan sanksi membuat pintu diplomasi telah tertutup.

"Pemerintahan Trump telah menghancurkan segala mekanisme internasional yang dikukuhkan untuk menjaga keamanan dan perdamaian," kata Mousavi di Twitter.