AS Beri Sanksi Pemimpin Tertinggi dan Para Petinggi Militer Iran

Langkah-langkah sanksi ekonomi yang bakal menghukum keuangan para pejabat tinggi Iran itu ditandatangani Presiden AS Donald Trump di ruang kerjanya di Gedung Putih, pada Senin (24/6/2019).

"Langkah-langkah tersebut menjadi respons yang kuat dan proporsional terhadap tindakan Iran yang semakin provokatif," ujar Trump, yang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menjadi peperangan dengan Teheran.

"Kami tidak meminta konflik. Kini semua tergantung pada respons dari mereka dan sanksi itu bisa saja berakhir besok atau sebaliknya bisa berlangsung selama bertahun-tahun," tambah Trump.

Departemen Keuangan AS menambahkan juga akan memasukkan sejumlah nama petinggi Iran ke dalam daftar hitam, salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif, yang dikenal sebagai tokoh moderat sekaligus arsitek utama kesepakatan nuklir Iran 2015.

Sanksi keuangan juga ditujukan kepada delapan komandan utama dari pasukan militer elit, Garda Revolusi Iran, yang membidik aset senilai total miliaran dollar AS.

Sanksi yang secara spesifik ditujukan kepada pemimpin tertinggi Iran dan sejumlah petinggi militer negara republik Islam itu menyusul insiden penembakan jatuh sebuah drone pengintai AS di atas Selat Hormuz, pada pekan lalu.

AS sempat akan melancarkan serangan ke target Iran sebelum dibatalkan pada menit-menit terakhir oleh Trump. Sebagai gantinya, Washington telah melancarkan serangan siber yang menargetkan sistem peluncuran rudal Iran. Namun serangan siber itu diklaim Teheran telah gagal.

Sebelumnya pada pertengahan Juni, dua kapal tanker, masing-masing milik perusahaan Jepang dan Norwegia, mendapat serangan misterius yang menyebabkan kebakaran di atas kapal.

Di tengah kekacauan diplomatik tersebut, Dewan Keamanan PBB menyerukan untuk segera dilakukan dialog demi mengakhir ketegangan antara AS dengan Iran.

Negara-negara sekutu AS, Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, juga mendesak agar segera diambil solusi diplomatik.

Namun Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi, mengatakan jika negaranya yang telah ditekan oleh sanksi AS, termasuk pemblokiran ekspor minyak yang penting, kini menjadi sasaran perang ekonomi.

"Anda tidak bisa memulai dialog dengan pihak yang mengancam Anda, yang mengintimidasi Anda," kata Ravanchi, kepada wartawan di New York, dikutip AFP.

Sementara Presiden Perancis, Emmanuel Macron, mengatakan jika dia akan memanfaatkan pertemuan dengan Trump di KTT G20 akhir pekan ini, untuk mendesak solusi konstruktif dengan tujuan memastikan keamanan regional kolektif.