Kepala Polisi Tuding Presiden Sri Lanka Telah Gagal Cegah Bom Minggu Paskah

Dalam dokumen keluhan setebal 20 halaman, Inspektur Jenderal Pujith Jayasundara mengungkapkan adanya kesenjangan komunikasi yang serius antara badan-badan intelijen dengan badan keamanan pemerintah yang semuanya berada di bawah tanggung jawab presiden.

Sementara dalam petisi yang diajukan ke pengadilan Sri Lanka pekan lalu, dan sempat dilihat oleh AFP, Minggu (2/6/2019), Jenderal Jayasundara mengatakan, agen mata-mata utama negara, SIS, memerintahkannya untuk menghentikan penyelidikan terhadap para militan yang sedang dilakukan polisi, tahun lalu.

SIS, yang melapor langsung kepada presiden, menginginkan Departemen Investigasi Teroris di kepolisian untuk menghentikan seluruh penyelidikan terhadap faksi-faksi ekstremis, termasuk National Thowheeth Jamaath (NTJ) yang disebut sebagai pelaku pemboman Minggu Paskah.

Jenderal Jayasundara mengatakan, kepala SIS, Nilantha Jayawardena, tidak menganggap serius intelijen yang dibagikan oleh negara tetangga, India, yang memperingatkan tentang serangan oleh kelompok militan NTJ.

Jayasundara mengatakan, meski SIS tidak membagi peringatan tersebut dengan kepolisian, dirinya telah memulai langkah untuk memperingatkan para pejabat seniornya. Tetapi dia tidak menerima masukan dari agen mata-mata utama.

Presiden Sirisena sebelumnya telah menangguhkan Jenderal Jayasundara setelah dia menolak menerima tanggung jawab atas serangan mematikan di tiga hotel dan tiga gereja itu.

Jayasundara mengklaim dirinya dijanjikan jabatan diplomatik apabila menerima kesalahan dan mengundurkan diri, tetapi dia menolak karena merasa yakin tidak bertanggung jawab atas insiden kegagalan intelijen tersebut.

Dia mengatakan telah lama dikesampingkan oleh presiden, sejak terjadinya keretakan politik antara presiden dengan perdana menteri Ranil Wickremesinghe sejak bulan Oktober.

Petisi Jayasundara datang beberapa hari setelah Presiden Sirisena secara terbuka menegur pejabat intelijen lainnya, Sisira Mendis, setelah ia mengatakan kepada panel parlemen bahwa bom bunuh diri Paskah bisa dihindari.

Kesaksian Mendis membuat Sirisena menjadi sorotan dan menyiratkan bahwa dia tidak mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) untuk meninjau ancaman terhadap negara, seperti serangan ISIS.

Dalam sebuah pernyataan, Sirisena membantah klaim Mendis bahwa badan keamanan tertinggi belum pernah bertemu sesering yang seharusnya terjadi sekitar waktu terjadinya serangan.

Sirisena, yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia mengadakan pertemuan NSC dua kali sepekan.

Pernyataan itu bertentangan dengan Mendis yang mengatakan kepada parlemen bahwa pertemuan terakhir adalah pada 19 Februari, lebih dari dua bulan sebelum serangan bom pada 21 April lalu itu.

Sirisena mengatakan dia bertemu dengan kepala polisi nasional dan petingginya 13 hari sebelum serangan bom Minggu Paskah dan tidak ada petugas yang memberi peringatan seperti yang disampaikan oleh India.