Parlemen Eropa Desak Saudi Hapus Sistem Perwalian Pria

Sistem perwalian pria merupakan aturan yang mewajibkan warga perempuan untuk selalu didampingi atau mendapat izin dari wakil pria mereka saat bepergian atau mencari pekerjaan.

Anggota Parlemen Eropa juga menyampaikan keprihatinan terhadap layanan jaringan pemerintah yang memungkinkan wali pria untuk melacak anggota keluarga perempuan yang menjadi "tanggungan" mereka, baik itu saudara perempuan, anak perempuan, atau istri.

Pemerintah Saudi memiliki apklikasi yang disebut Absher, yang memungkinkan wali pria untuk mendaftarkan anggota keluarga perempuan mereka, yang akan membatasi atau mengizinkan perjalanan internasional.

Melalui aplikasi tersebut, seorang wali pria juga akan menerima pemberitahuan apabila anggota keluarga perempuan mereka berusaha melintasi perbatasan atau melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dalam laporan yang dirilis pada Kamis (14/2/2019), lebih dari dua pertiga majelis Parlemen Eropa menyetujui resolusi tersebut dan mendesak kepada Arab Saudi untuk menghapus sistem perwalian pria.

"Aturan tersebut yang berlaku di kerajaan (Saudi) saat ini telah membuat warga perempuan menjadi warga negara kelas dua," tulis laporan Parlemen Eropa, seperti dilansir Reuters.

Anggota parlemen mendorong untuk menekan Riyadh agar dapat memperbaiki kondisi warga negara perempuannya.

Meski tidak mengikat, Resolusi Parlemen Eropa dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil negara-negara anggota Uni Eropa terhadap Arab Saudi.

Pemerintahan Arab Saudi yang dipimpin Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman telah memperkenalkan kebijakan yang lebih liberal dan membebaskan kaum perempuan, termasuk untuk mengemudi dan bekerja di sejumlah bidang yang sebelumnya dilarang.

Namun anggota Parlemen Eropa menilai sistem politik dan sosial di Saudi masih tetap diskriminatif terhadap perempuan, sehingga mendesak perubahan yang lebih besar.

Resolusi mendesak penghapusan sistem perwalian pria di Saudi ini disetujui sehari setelah Komisi Eropa menambahkan Arab Saudi ke dalam daftar hitam negara pencucian uang, yang sedikit melakukan upaya untuk menggagalkan pendanaan terorisme dan kejahatan terorganisir.