Korea Utara Disebut Manfaatkan Bandara untuk Lindungi Rudal Balistik

Demikian laporan dari panel ahli PBB, seperti yang diwartakan AFP, Selasa (5/2/2019).

Laporan itu juga menunjukkan, sanksi terhadap Korea Utara terbukti tidak efektif mengingat negara itu memperoleh minyak secara ilegal, menjual batu bara, dan melanggar embargo senjata.

"Program nuklir dan rudal balistik Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK/Korea Utara) masih tetap utuh," tulis laporan yang dikirim ke Dewan Keamanan PBB itu.

"Panel menemukan, DPRK menggunakan fasilitas sipil termasuk bandara untuk perakitan dan pengujian rudal balistik dengan tujuan mencegah serangan 'pemenggalan' secara efektif," lanjut isi laporan tersebut.

Laporan terbaru soal program nuklir dan rudal Korea Utara muncul ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersiap untuk menggelar KTT kedua bulan ini.

Pemerintah AS berharap, pertemuan tersebut akan menghasilkan kemajuan nyata dalam melucuti program senjata negara di Semenanjung Korea.

Selain itu, pemerintahan Trump juga telah memimpin upaya di PBB untuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat kepada Korea Utara, yang melakukan uji coba nuklir dan misil pada 2017.

Namun, Korea Utara masih memakai strategi pemindahan minyak, bahan bakar, dan batu bara ilegal dengan memanfaatkan jaringan kapal di laut.

Dengan begitu, negara tersebut dapat menghindari halangan yang berusaha merampas pendapatannya untuk membangun program senjata.

"Pelanggaran ini membuat sanksi PBB tidak efektif dengan mengabaikan batas atas impor produk minyak tanah dan minyak mentah oleh DPRK, serta larangan batu bara yang berlaku pada 2017," tulis laporan panel ahli PBB.

Panel juga menemukan, pelabuhan dan bandara digunakan sebagai fasilitas penyelundupan uang tunai besar-besaran oleh warga Korea Utara.

Selain itu, Korea Utara juga berusaha memasok senjata ringan ke Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, Libya, dan Sudan.

"Sanksi finansial tetap langkah yang paling tidak diterapkan (oleh Korut) dan secara aktif menghindari sanksi," bunyi laporan panel ahli PBB.

Setidaknya ada lima negara yang hingga kini masih menjadi tujuan operasi lembaga keuangan Korut meski ada pembatasan oleh PBB.

Para diplomat Korut membantu negara mereka menghindari sanksi dengan mengendalikan rekening bank di beberapa negara.