AS Serahkan Kendali Rekening Venezuela kepada Pemimpin Oposisi

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah menandatangani perintah pekan lalu, agar Guaido memegang kendali untuk kepemilikan negara Venezuela di Federal Reserve Bank of New York dan mengasuransikannya.

"Sertifikasi ini akan membantu pemerintahan Venezuela yang sah untuk melindungi aset-aset negara untuk kepentingan rakyat Venezuela," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Paladino, seperti dilansir AFP, Selasa (29/1/2019).

Pemerintah AS telah mendesak kepada seluruh negara di dunia yang memiliki hubungan diplomatik dengan Venezuela untuk memutuskan hubungan dengan Nicolas Maduro dan mengakui Guaido, kepala Majelis Nasional yang telah mengumumkan diri sebagai presiden interim.

Menyusul langkah AS tersebut, Palladino turut menyerukan kepada negara-negara untuk mengambil langkah serupa dengan Washington demi melindungi warisan Venezuela dari pencurian oleh rezim Maduro.

Venezuela dikabarkan memiliki cadangan devisa dan kekayaan di luar negeri hingga 8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 112 triliun di seluruh dunia.

Di antara jumlah tersebut termasuk emas senilai 1,2 miliar dollar AS (sekitar Rp 16,9 triliun) yang disimpan di Bank Sentral Inggris, yang telah diblokir dari pemerintahan Maduro.

Sebelumnya, pada Senin (28/1/2019), AS telah mengumumkan sanksi terhadap perusahaan minyak milik pemerintahan Venezuela, sebagai upaya menekan pemerintahan Maduro.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, mengatakan masih akan ada lebih banyak tekanan ekonomi yang disiapkan untuk pemerintahan Maduro.

"Kami akan selalu melihat sanksi tambahan untuk memastikan dapat melindungi aset negara tersebut demi rakyat Venezuela," ujarnya.

Meski demikian Mnuchin memastikan bahwa bantuan obat-obatan dan kemanusiaan masih akan bisa masuk ke negara itu.

Sejumlah negara besar selain AS juga telah menyatakan dukungannya terhadap pemimpin oposisi, Guaido sebagai presiden sementara Venezuela, seperti Israel, Australia, dan Brasil. Sementara Maduro masih mendapat dukungan ekonomi sekaligus politik dari Rusia dan China.