Trump Minta DP untuk Bangun Tembok Perbatasan di Meksiko

Presiden 72 tahun itu menyatakan, proposal yang mengemuka saat ini adalah uang muka (down payment atau DP) untuk membangun tembok perbatasan di Meksiko.

"Idenya adalah mereka bakal membuka dan membayarkan sejumlah besar DP untuk tembok. Saya pikir rakyat bakal setuju," ujar Trump dikutip CNN Jumat (25/1/2019).

Pernyataan Trump itu muncul setelah Senat AS menolak dua proposal yang dibuat baik Partai Republik dan Demokrat untuk mengakhiri shutdown.

Senat pertama menolak rencana yang diajukan Republik untuk membuka pemerintahan hingga September, dan memberi Trump dana 5,7 miliar dollar AS (Rp 80.6 triliun) untuk membangun tembok.

Proposal itu ditolak dengan perbandingan suara 51-47. Selisih sembilan dari 60 suara yang diperlukan untuk mendapat pengesahan.

Proposal kedua diajukan Demokrat di mana mereka mengusulkan shutdown setidaknya berakhir hingga 8 Februari, namun tak memberi dana tembok.

Usulan Demokrat itu mendapat penolakan 52-44 beberapa menit kemudian. Dua petinggi Senat Mitch McConnell dan Chuck Schumer menggelar pertemuan.

McConnell yang merupakan Pemimpin Mayoritas Senat dan Schumer sebagai pimpinan minoritas menggelar pertemuan untuk mencari solusi mengakhiri shutdown.

Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders merilis pernyataan bahwa pemerintah siap mendukung langkah pendanaan sementara selama tiga minggu.

"Pemerintah siap membuka kembali layanannya hanya jika proposal itu memasukkan poin pemberian DP dalam jumlah besar," ujar Sanders.

Adapun Trump menuturkan dia bakal mendukung apapun solusi yang diberikan McConnell dan Schumer. "Sepanjang itu kesepakatan yang masuk akal, ya," tegasnya.

Shutdown dimulai pada 22 Desember ketika Trump menolak menandatangani sebagian pengeluaran negara karena tak mencantumkan pendanaan bagi pembangunan tembok perbatasan.

Presiden ke-45 AS itu berulang kali menegaskan tembok dibutuhkan untuk menangkal masuknya migran ilegal yang berpotensi membawa kejahatan serta narkoba.

Shutdown yang memegang rekor terlama dalam sejarah AS itu berdampak kepada 800.000 pegawai negeri, di mana mereka terpaksa dirumahkan atau bekerja tanpa dibayar.