Selidiki Korupsi di Sepak Bola, Seorang Jurnalis Ghana Ditembak Mati

BBC memberitakan Kamis (17/1/2019), Ahmed Huseein-Suale tewas dengan tiga luka tembak setelah diserang oleh pengendara motor.

Kepada DPA, sepupu Huseein-Suale Musa Mohammed menuturkan, dia mendengar suara tembakan beberapa menit setelah sepupunya meninggalkan rumahnya.

"Kami segera keluar rumah dan melihatnya di dalam mobil. Dia ditembak dua kali di dada dan satu kali di leher," kata Mohammed dikutip Deutsche Welle.

Sebelum ditembak mati, Huseein-Suale merupakan anggota dari tim Tiger Eye Private Investigations yang bertugas untuk mengungkap kasus korupsi.

BBC memberitakan, Huseein-Suale berada dalam penyamaran dan menyelidiki korupsi yang terjadi di liga sepak bola Ghana.

Laporan investigasi itu memaparkan adanya hadiah uang yang berujung hukuman seumur hidup bagi mantan Ketua Asosiasi Sepak Bola Ghana.

Anggota parlemen Kennedy Ayapong merupakan salah satu sosok yang terimbas laporan investigasi itu. Dia pernah mengancam bakal menyerang Huseein-Suale.

Dalam wawancara televisi tahun lalu, Ayapong memegang foto Huseein-Suale dan menjanjikan hadiah uang bagi suporter yang bisa membalas dia.

"Orang ini sangatlah berbahaya. Dia tinggal di Madina. Jika dia datang ke sini, segera siksa dia," tutur Ayapong kala itu.

Pengacara Huseein-Suale Kissi Agyabeng mendesak Ayapong untuk segera memberikan penjelasan setelah kliennya tewas dibunuh.

"Dia mengundang seluruh dunia untuk menghajar klien saya dan berkata bakal membayarnya. Kini klien saya telah tewas," keluh Agyabeng.

Direktur Departemen Investigasi Kriminal Maame Yaa Tiwaa Addo-Dankwa dilansir AFP menuturkan pihaknya telah membuka penyelidikan.

"Setiap orang yang berkaitan dengan pembunuhan ini bakal kami undang untuk dimintai keterangan. Saat ini, jajaran kami tengah mengumpulkan informasi," kata Addo-Dankwa.

Oktober 2018, Induk sepak bola dunia (FIFA) menghukum seumur hidup Kwesi Nyantakyi setelah terbukti menerima uang suap.

Saat itu, Nyantakyi meminta 11 juta dollar AS, sekitar Rp 156,5 miliar, untuk mengamankan kontrak dari pemerintah.