Pejabat Rusia: Ukraina Mungkin Bisa Bubar sebagai Negara

Sejak aksi politik yang menjungkalkan Presiden Viktor Yanukoviych padsa 2014, pemerintahan saat ini menuduh Rusia telah menduduki Semenanjung Crimea.

Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev menuturkan, kebijakan Presiden Petro Poroshenko yang pro-Barat bisa menghancurkan Ukraina.

Diwartakan Newsweek, Patrushev menuturkan Amerika Serikat (AS) saat ini telah mengontrol Poroshenko beserta pemerintahannya.

Kepada harian Rusia Rossiyskaya Gazeta, dia berujar bahkan pakar Ukraina skeptis dengan hasil kerja Poroshenko selama empat tahun.

Menurut Patrushev, otoritas Ukraina tengah mengimplementasikan skenario Barat untuk memecah Ukraina, dan menariknya dari Rusia.

"Pada akhirnya, Ukraina bakal terbelah. Kebijakan yang terus menerus dilaksanakan itu bisa berkontribusi terhadap bubarnya Ukraina sebagai negara," paparnya.

AS telah membantu Ukraina dengan bantuan militer dan menempatkan penasihat untuk membantu pasukan milisi yang pro-pemerintah.

Meski Presiden AS Donald Trump sempat menginginkan peningkatan relasi AS-Rusia, Washington tetao membantu Kiev, dan menjatuhkan sanksi bagi Kremlin.

Adapun perang yang sudah berlangsung selama empat tahun terakhir tersebut telah merenggut nyawa sekitar 10.000 orang.

Namun, insiden yang terjadi pada 25 November 2018 di Laut Hitam membuat hubungan Ukraina dan Rusia kembali memenas.

Sebabnya, kapal patroli Rusia yang berada di Crimea telah menembaki dan menyandera tiga kapal perang Ukraina yang tengah berlayar.

Aksi tersebut sempat membuat Poroshenko mendeklarasikan keadaan darurat negara dan mendesak Moskwa melepas kapal beserta para pelaut.

Selain itu, Poroshenko juga memperingatkan bisa terjadi perang antar-dua negara, dan membuat Moskwa memindahkan sistem pertahanannya ke Crimea.

Meski konflik yang ditakutkan tak terjadi, pengadilan Rusia memutuskan memperpanjang masa penahanan delapan dari 24 pelaut Ukraina selama tiga bulan.

Ketegangan Rusia dan Ukraina juga menjalar antara Kremlin dengan aliansi pimpinan AS, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Meski Ukraina bukan anggota NATO, isu agresi Rusia dijawab dengan koalisi internasional Polandia dan negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania.