Parlemen Venezuela Ajak Militer dan Pejabat Sipil Melawan Maduro

Majelis Nasional Venezuela yang secara undang-undang memiliki kuasa untuk mengambil alih kekuasaan selama membentuk pemerintahan transisi, tak berdaya melawan Maduro yang didukung petinggi militer.

Majelis Nasional pun menawarkan akan memberi amnesti kepada siapa pun dari militer Venezuela yang bersedia melanggar sumpah setianya dan melawan pemimpin negara itu.

"Amnesti juga akan diberikan secara luas kepada pejabat pemerintah sipil yang mau bekerja sama dalam pemulihan tatanan konstitusional," kata parlemen Venezuela, Selasa (15/1/2019).

"Kami sedang berbicara dengan militer tingkat menengah dan rendah untuk mau melepaskan diri dari ketakutan," kata Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido.

Perselisihan antara badan legislatif dengan Maduro telah meningkat sejak pemimpin sosialis itu resmi dilantik menjadi presiden untuk masa jabatan keduanya, pada minggu lalu.

Maduro memenangkan pemilihan umum yang digelar pada bulan Mei 2018, yang diboikot oleh oposisi dan ditolak oleh AS, Uni Eropa serta banyak negara Amerika Latin lainnya, karena dianggap sebagai sebuah penipuan.

Guaido sempat ditahan pada Minggu (13/1/2019) lalu oleh agen intelijen, tetapi Maduro mengklaim bahwa hal itu dilakukan oposisi bersama dengan para perwira yang telah diberhentikan.

Maduro juga menegaskan dirinya tidak gentar terhadap siapa pun. Dan yang terpenting, dia mendapat dukungan dari komando tinggi militer.

Guaido telah menyerukan agar dilakukannya aksi massa pada 23 Januari mendatang. Namun Maduro memperingatkan bahwa pengadilan berlaku untuk semua pihak.

Legislatif telah dibuat tak berdaya oleh Maduro, setelah dia kehilangan kendali atas Majelis Nasional dalam pemilihan parlemen pada 2016 yang dimenangkan oposisi.

Namun Maduro dengan cepat menunjuk loyalisnya menjadi anggota Mahkamah Agung dan pada 2017 melucuti kekuasaan parlemen, serta membentuk Majelis Konstituen untuk menggantikan parlemen.

Maduro secara luas telah disalahkan atas krisis ekonomi yang melanda Venezuela. Terpilihnya kembali Maduro sebagai presiden mengundang reaksi negatif dari para pemimpin negara di dunia.

Salah satunya AS, yang menegaskan hanya mengakui Majelis Nasional sebagai badan demokrasi yang sah di Venezuela dan mendorong dikembalikannya demokrasi di negara itu melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.