Sebut Assad Penjahat Perang, Qatar Menolak Perbaiki Hubungan dengan Suriah

Pemerintah Qatar memutuskan tidak akan mengikuti langkah sejumlah negara Arab yang telah mengumumkan akan membuka kembali kantor kedutaan besar mereka di Damaskus.

Disampaikan Menteri Urusan Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, dalam konferensi pers di Doha, Senin (14/1/2019), bahwa normalisasi hubungan dengan penjahat perang tidak seharusnya dilakukan.

"Normalisasi (hubungan) dengan rezim Suriah pada tahap ini berarti menormalisasi seseorang yang terlibat dalam kejahatan perang, dan hal itu seharusnya tidak dapat diterima," kata Al-Thani.

Al-Thani mengatakan, alasan mengapa Assad diasingkan dari komunitas internasional hingga kini masih ada dan tidak berubah.

Assad terpilih tanpa perlawanan pada tahun 2000 dan dapat tetap berkuasa selama hampir delapan tahun berlangsungnya perang saudara.

Al-Thani menambahkan, Suriah yang masih berada di bawah kepemimpinan Assad, tidak seharusnya diizinkan kembali ke Liga Arab.

"Karena rakyat Suriah hingga saat ini masih berada dalam ancaman bombardir.. oleh rezim Suriah," ujarnya, seperti dilansir AFP.

Sebagai informasi, keanggotaan Suriah dalam liga negara-negara Arab telah ditanggungkan pada 2011, karena alasan perang saudara yang berkecamuk di negara itu.

Pernyataan yang disampaikan Al-Thani tersebut menanggapi keputusan sejumlah negara Arab, termasuk Bahrain dan Uni Emirat Arab, yang akhir Desember lalu mengumumkan akan membuka kembali kantor kedubes mereka di Damaskus.

Menurut Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, keputusan membuka kembali kedubes negaranya di Damaskus tak lepas dari pengaruh Iran dan Turki di Suriah.

Sementara Qatar, selama 19 bulan terakhir tengah berada dalam perselisihan diplomatik yang mendalam dengan UEA dan juga Bahrain, karena arah kebijakan regional Doha dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut lembaga pengawas internasional, Qatar telah berperan penting dalam perang sipil di Suriah sebagai pemasok persenjataan bagi kelompok-kelompok pemberontak.

Penolakan atas rencana negara-negara Arab untuk membangun kembali hubungan dengan rezim Assad juga disampaikan pemimpin oposisi Suriah, Nasr al-Hariri, yang menyebut rezim Assad dengan dukungan Iran dan Rusia telah menguasai dua pertiga dari wilayah negara tersebut.