China Tegaskan Bakal Tetap Menjalin Perdagangan Bilateral dengan Iran

Kementerian Luar Negeri China, melalui juru bicaranya Hua Chunying, pada Senin (5/11/2018), menyampaikan pernyataan sikapnya terhadap sanksi yang dijatuhkan Pemerintahan Donald Trump terhadap Iran tersebut.

"China menentang tindakan sanksi sepihak dan yurisdiksi lengan panjang yang dilakukan AS terhadap Iran," kata Hua Chunying dalam konferensi pers, seperti dilansir AFP.

Yurisdiksi lengan panjang yakni kemampuan pengadilan lokal suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi atas terdakwa asing, baik atas dasar hukum atau melalui yurisdiksi yang melekat pada pengadilan.

"Kami percaya bahwa kerja sama normal (dengan Iran) dalam hukum internasional adalah hal yang legal dan sah, dan hal ini harus dihormati," lanjutnya.

AS sebelumnya mengumumkan adanya pengecualian sementara untuk delapan negara untuk dapat terus memberli minyak dari Iran, sebagai langkah menghindari gangguan ekonomi serta pasar global negara tersebut.

Namun demikian, tidak dijelaskan secara rinci negara mana saja yang termasuk dalam pengecualian tersebut, meski para pakar meyakini di antaranya terdapat China, Jepang, India dan Turki.

Mengenai pengecualian AS tersebut, Hua mengatakan bahwa Beijing melakukan hubungan kerja sama yang normal dengan Teheran dalam kerangka hukum internasional.

Langkah pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran dilakukan AS mengikuti keputusan Presiden Donald Trump yang keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015 yang dianggap tak mampu membatasi Teheran dalam melakukan aktivitas nuklirnya.

Sementara, Presiden Iran Hassan Rouhani menegakan bahwa negaranya akan tetap menjual hasil minyak bumi dan mengabaikan sanksi AS.

"Saya dengan bangga menyampaikan bahwa kami akan mematahkan sanksi ilegal dan tak adil yang telah melanggar peraturan internasional," kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi.