Pemimpin Tertinggi Iran Sebut Trump Telah Mempermalukan AS

Khamenei dalam pernyataannya, menyebut Presiden Donald Trump sebagai seorang pecundang terbesar yang telah mempermalukan kehormatan AS.

"Presiden baru AS ini.. telah mempermalukan kehormatan AS yang tersisa dan demokrasi liberal mereka."

"Kekuatan Amerika, yakni kekuatan ekonomi dan militer mereka, juga semakin menurun," kata Khamenei melalui akun Twitter berbahasa Persia miliknya, yang mengutip dari pidatonya di Teheran, Sabtu (3/11/2018).

Khamenei menolak sanksi baru AS yang akan mulai berlaku pada Senin (5/11/2018), setelah Trump menarik diri dari Kesepakatan Nuklir 2015 pada Mei lalu.

Trump menyebut kesepakatan itu perlu diperbarui karena dianggap masih mengizinkan Iran untuk mengembangkan program nuklirnya.

Khamenei menyebut bertentangan antara Iran dengan AS telah berlangsung selama 40 tahun dan selama itu pula AS terus berupaya melawan Iran dengan berbagai cara, mulai dari perang militer, ekonomi dan media.

"Ada fakta yang menjadi kunci di sini, bahwa dalam pertentangan selama 40 tahun ini, yang kalah adalah AS dan yang menang adalah Republik Islam," kata Khamenei dilansir AFP.

Pemimpin tertinggi Iran itu mengatakan, sanksi AS yang ditujukan untuk melumpukan perekonomian negaranya, justru telah mendorong gerakan menuju swasembada.

"Kaum muda kami, di seluruh negeri, mendukung akan kemerdekaan Iran. Beberapa dari mereka mungkin tidak begitu relijius, namun mereka tetap sensitif terhadap dominasi negara asing," kata Khamenei.

Sebelumnya, selain memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, AS juga menambahkan sebanyak 700 individu dan entitas ke dalam daftar hitam Iran, serta mendorong jaringan perbankan global untuk memutus hubungan dengan Teheran sebagai bentuk penerapan tekanan maksimum ke negara itu.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, sanksi bertujuan untuk merampas pendapatan rezim Iran yang akan digunakan untuk menyebarkan ancaman dan kehancuran ke seluruh dunia.

"Tujuan utama kami adalah memaksa Iran agar secara permanen meninggalkan aktivitas kejahatannya yang terdokumentasi dengan baik dan dapat bertindak seperti sebuah negara yang normal," kata Pompeo.