AS Tak akan Tinggal Diam Jika Taiwan Diserang

Pernyataan itu disampaikan Brent Christensen, Direktur Institut Amerika, kedutaan de facto AS, di Taiwan, menyusul adanya peringatan yang jelas dari Beijing yang ingin merebut kembali pulau Taiwan, bahkan jika perlu dengan kekerasan.

"Saya berada di sini untuk menyampaikan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan belum berubah," kata Christensen seperti dilansir dari SCMP.

"Setiap upaya untuk menentukan masa depan Taiwan melalui cara-cara selain perdamaian berarti menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan wilayah Pasifik Barat. Dan hal itu menjadi keprihatinan besar bagi Amerika Serikat," lanjutnya.

"Kami menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo (Taiwan)," tambah Christensen dalam konferensi pers perdananya di Taiwan.

Christensen mengatakan, sebagai utusan AS yang baru di Taiwan, dirinya akan melakukan segala cara untuk mempromosikan kerja sama keamanan antara Washington dengan Taipei.

"Mempromosikan kerja sama keamanan dan meningkatkan kemampuan pertahanan diri Taiwan adalah dua hal yang berjalan beriringan," kata dia.

Menurut Christensen, mendukung Taiwan dalam mempertahankan kemampuan pertahanan diri terhadap kekerasan merupakan kewajiban AS.

Selain mendukung status pemerintahan Taiwan yang mandiri, Washington mengatakan, juga siap untuk membantu Taipei agar dapat bergabung kembali dengan organisasi internasional, seperti Interpol.

Disampaikannya, salah satu dari empat prioritasnya sebagai direktur institut adalah untuk mempromosikan partisipasi Taiwan dalam komunitas internasional.

"Saat kita berhadapan dengan banyaknya tantangan global, seperti dari pandemik kesehatan, terorisme dan kejahatan transnasional, serta penyebaran disinformasi yang berbahaya, kita tidak bisa mengucilkan satu masyarakat yang menawarkan begitu banyak kepada dunia," ujarnya.

Sejak diangkatnya Tsai Ing-wen, dari Partai Progresif Demokrat, sebagai presiden Taiwan pada 2016, Beijing seolah meningkatkan tekanannya kepada Taipei.

Hal tersebut ditunjukkan dengan digelarnya sejumlah latihan militer dan latihan peperangan di sekitar wilayah kepulauan Taiwan.

Pemerintah China juga mendesak kepada perusahan penerbangan internasional untuk mengubah nama tujuan Taiwan menjadi China, Taiwan, untuk menunjukkan bahwa pulau tersebut masih merupakan bagian dari China.

Sikap China dilandaskan pada pemahaman yang dicapai pada 1992 antara perwakilan Beijing dan Taipei bahwa hanya ada satu China.