AS Inginkan Terjadi Gencatan Senjata di Yaman

Diwartakan AFP Rabu (31/10/2018), Mattis mengungkapkan AS telah "cukup lama" memperhatikan konflik yang terjadi sejak 22 Maret 2015.

Dia menuturkan koalisi yang dipimpin Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab (UEA) serta kelompok Houthi menyatakan siap berdialog.

"Kami harus segera mengupayakan sebuah perdamaian di sini. Kami tidak bisa hanya sekadar berbicara bakal melakukannya di masa depan," tegas Mattis.

"Kami harus segera melakukannya (gencatan senjata) dalam 30 hari ke depan," tutur pensiunan jenderal Korps Marinir dengan julukan Mad Dog tersebut.

Mattis meminta semua pihak yang bertikai untuk bertemu dengan Utusan Khusus Martin Griffiths di Swedia November nanti, dan membawa sebuah solusi.

Menteri 68 tahun itu menuturkan, peran AS adalah meningkatkan kemampuan menargetkan musuh, bukan menjatuhkan bom di wilayah yang diragukan ada Houthi-nya.

Dia menjelaskan, gencatan senjata itu juga dibarengi penarikan milisi Houthi dari kawasan perbatasan, mengajak semua pihak untuk menyudahi konflik.

"Saat ini, tujuan utama kami adalah meningkatkan kemampuan pasukan koalisi dalam memerangi Houthi tanpa membunuh warga sipil," tegasnya.

Pernyataan Mattis terjadi setelah koalisi Saudi mengirim lebih dari 10.000 pasukan dalam persiapan menyerang kota pelabuhan Hodeida.

Sumber dari koalisi menuturkan, mereka bakal membebaskan Hodeida dari Houthi dalam hitungan hari. Mereka juga mendapat tambahan kekuatan dari Sudan.

Adapun pejabat dari pemerintah militer mengungkapkan, selama 10 hari terakhir, Houthi menempatkan anggotanya untuk berjaga di atap gedung Hodeida.

Kota yang berada di tepi Laut Merah itu merupakan pintu masuk utama bagi sekitar 70 persen barang yang dibutuhkan bagi warga Yaman.

Selain Mattis, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga menyerukan agar koalisi Saudi menghentikan serangan udara yang menyasar wilayah padat penduduk yang dikuasai Houthi.

"Waktunya telah tiba menghentikan operasi rudal maupun drone penyerang, maupun Houthi menyerang wilayah Kerajaan Arab Saudi maupun UEA," tegas Pompeo.

September lalu, Houthi menolak negosiasi damai di Jenewa setelah mereka menganggap PBB tidak bisa menjamin keselamatan tatkala kembali ke Sana'a.

Koalisi Saudi mengintervensi Yaman setelah Houthi menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbo Mansour Hadi yang diakui dunia internasional.

Konflik yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun itu telah menewaskan 10.000 orang, dan membuat tiga perempat populasi Yaman, sekitar 22 juta, menderita kelaparan.