Aung San Suu Kyi Janjikan Transparansi soal Krisis Rohingya

Pernyataan itu disampaikan Suu Kyi di hadapan para pengusaha Jepang di Tokyo, sebagaimana diberitakan AFP Senin (8/10/2018).

Dia dijadwalkan bakal bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menjadi ketua pertemuan para pemimpin Asia Tenggara Selasa (9/10/2018).

Peraih Nobel Perdamaian 1991 itu mengakui pemerintahannya menghadapi tantangan yang terjadi karena menangani krisis di Rakhine dalam upayanya meraih perdamaian.

"Saya siap meningkatkan transparansi. Kami tidak menyembunyikan fakta di hadapan teman-teman kami," tegas pemimpin 73 tahun tersebut.

Dia menjelaskan, dia lebih mengedepankan perdamaian dan stabilitas di negaranya dalam usaha untuk menarik investasi luar negeri.

"Jika Anda mempunyai kekhawatiran atau mendapat masalah, janganlah ragu berdiskusi dengan kami. Kami berharap bisa lebih terbuka," terang Suu Kyi.

Dia mendapat kritikan dan kecaman dari dunia internasional karena tidak bersuara tatkala militer melaksanakan operasi di Rakhine 25 Agustus 2017.

Kampanye militer itu membuat 700.000 warga Rohingya melarikan diri dengan sebagian besar berada di kamp pengungsian Bangladesh.

Sikap Suu Kyi membuatnya dicopot dari sejumlah penghargaan. Terakhir, statusnya sebagai warga kehormatan Kanada dicopot.

Para pendukung Suu Kyi menyatakan, dia tidak bisa bebas mengutarakan sikap karena dia masih terbelenggu oleh pengaruh militer.