Presiden Palestina Beri Ultimatum Hamas untuk Serahkan Kendali Gaza

Apabila Hamas menolak, maka Abbas akan memerintahkan untuk penghentian seluruh pendanaan ke Jalur Gaza.

Hal tersebut sebagai hasil dari pertemuan yang digelar antara pemimpin kelompok Hamas dengan pejabat senior Otoritas Palestina di Kairo.

Demikian diberitakan kantor berita Israel, Kan, pada Kamis (4/10/2018) malam, mengutip pernyataan pejabat dari kantor kepresidenan Palestina.

Melansir dari The Jerusalem Post, kabar ultimatum kepada Hamas tersebut ditanggapi negatif oleh pihak Israel yang menganggap pernyataan itu dapat memperburuk situasi di Gaza.

"Abu Mazen (julukan Presiden Mahmoud Abbas) sedang mencoba memperburuk situasi di Gaza," kata Yuval Steinitz, anggota Knesset yang juga Menteri Energi Israel.

Pekan lalu, salah seorang pejabat Hamas, Mahmoud al-Zahar, turut mengklaim bahwa Presiden Abbas telah berencana mengambil tindakan tegas terhadap organisasi itu.

Salah satunya dengan menghentikan transfer gaji untuk para pekerja Hamas, sebuah isu lama dan telah dikenal sebagai kartu ultimatum antara pemimpin Otoritas Palestina dan Hamas.

Selama beberapa tahun terakhir, antara kedua faksi tersebut telah berusaha mencapai rekonsiliasi dan pemahaman. Upaya itu telah ditingkatkan dalam beberapa bulan terakhir dengan bantuan mediasi Mesir.

Kelompok Hamas menguasai wilayah Jalur Gaza sejak 2007, setelah memenangkan pemilihan parlemen yang digelar di Palestina pada 2006.

Hamas menuduh Otoritas Palestina sebagai pihak yang membawa Gaza ke dalam konflik dan memperburuk hubungan. Mereka meminta bantuan dari Mesir agar menekan Abbas untuk menyetujui rekonsiliasi. Demikian diberitakan media Israel, Jumat (5/10/2018).

Situasi semakin tegang di sepanjang perbatasan Gaza dengan aksi demonstrasi yang terus menerus dilakukan. Beberapa kali terjadi bentrokan dengan tentara Israel yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dari kubu demontran.

Pada Kamis (4/10/2018), Kementerian Pertahanan Israel juga telah kembali memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk mengirim bala bantuan ke perbatasan dan bersiap menghadapi eskalasi yang mungkin terjadi.

.

.