Sejak Kim Jong Un Berkuasa, Jumlah Pembelot Korea Utara Menurun

Data yang dirilis pada Minggu (30/9/2018) oleh Park Byeong-seug, anggota dari Partai Demokrat Korea Selatan, menunjukkan angka tersebut terus menurun sejak 2012.

Sebagai informasi, Kim mengambil alih kekuasaan pada akhir 2011 setelah kematian ayahnya, Kim Jong Il.

Yonhap News mewartakan, Park yang mengutip data dari Kementerian Unifikasi menyatakan, ada 2.706 warga Korea Utara yang membelot Korea Selatan pada 2011.

Namun, angka tersebut hanya 1.502 pada 2012. Jumlah tersebut sempat naik sedikit menjadi 1.514 pembelot ada 2013.

Kemudian menurun lagi menjadi 1.397 orang pada 2014, dan terus tergerus pada 2015 dengan 1.275 pembelot.

Jumlah pembelot melambung menjadi 1.418 pada 2016, selanjutnya anjlok jadi 1.127 pada tahun lalu.

Sementara, sepanjang tahun ini hingga Agustus 2018, tercatat ada 703 warga Korea Utara yang meninggalkan negara mereka untuk membelot ke Selatan.

Park menilai, kontrol perbatasan oleh otoritas China dan meningkatnya biaya calo membuat warga Korea Utara mengurungkan niatnya untuk melarikan diri.

BBC melaporkan, lebih dari 30.000 warga Korut secara ilegal menyeberangi perbatasan sejak akhir Perang Korea pada 1953.

Banyak yang kabur melalui China, yang memiliki perbatasan terpanjang dengan Korut.

Tapi, China menganggap para pembelot sebagai imigran ilegal ketimbang pengungsi. Otoritas "Negeri Panda" itu sering memulangkan mereka secara paksa.

Hubungan Korea Utara dan Selatan makin menghangat dalam beberapa bulan terakhir, meski secara teknis keduanya masih berperang.

Awal bulan ini, para pemimpin dua Korea bertemu di Pyongyang untuk melakukan pembicaraan yang berfokus pada negosiasi denuklirisasi.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kim Jong Un menggelar pertemuan bersejarah di Singapura pada Juni lalu.

Keduanya sepakat untuk bekerja menuju semenanjung Korea yang bebas nuklir.

Pada Sabtu (29/9/2018), Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho menyalahkan sanksi AS yang membuat kurangnya kemajuan denuklirisasi.

"Tanpa kepercayaan di AS, tidak akan ada keyakinan dalam keamanan nasional kami," katanya.