Rusia Kecam Kebijakan Luar Negeri AS yang Selalu Mendahulukan Sanksi

Rusia termasuk salah satu negara yang kerap mendapat sanksi keras dari AS, terutama setelah pencaplokan Krimea pada 2014 dan mendukung pemberontak separatis di timur Ukraina.

Dalam beberapa bulan terakhir, AS bahkan telah memberlakukan saksi baru atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden dan keterlibatan dalam serangan racun saraf terhadap mantan agen di Inggris.

"Dalam banyak kasus AS bahkan tidak mau bernegosiasi," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di sela-sela forum ekonomi di kota Vladivostok, pada Rabu (12/9/2018).

"Pertama mereka akan mengumumkan pemberian sanksi, kemudian lebih banyak sanksi dan hanya setelah itu mereka baru mulai membuka pembicaraan," tambahnya dilansir AFP.

Lavrov memperingatkan bahwa kebijakan seperti itu tidak akan dapat menghasilkan kesuksesan jangka panjang.

Menurut Lavrov, "kebijakan sanksi" AS tidak hanya dalam hubungannya dengan Rusia, namun juga dapat dilihat dalam hubungan Washington dengan Pyongyang dalam mendesak denuklirisasi Semenanjung Korea dan Beijing dalam perang dagangnya dengan China.

AS pada bulan lalu telah kembali menjatuhkan sanksi kepada Rusia yang disebut berada di belakang percobaan pembunuhan menggunakan racun saraf terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal dan putrinya Yulia.

Sanksi yang dijatuhkan termasuk menghentikan bantuan asing ke Rusia, menghalangi penjualan barang dan jasa yang terkait dengan pertahanan serta melarang dukungan kredit pemerintah untuk ekspor ke Rusia.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 16 Juli lalu di Helsinki, Finlandia.

Trump bahkan sempat menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Putin yang membahas isu Ukraina hingga Suriah itu sebagai salah satu yang paling berkesan baginya.