Dituduh Korupsi, Wakil Mahkamah Agung Kenya Ditangkap

Mwilu adalah satu dari tujuh anggota Mahkamah Agung Kenya dan menjadi salah satu hakim yang membatalkan kemenangan Presiden Uhuru Kenyatta dalam pemilu Agustus 2017.

Direktur Penuntutan Kenya Noordin Haji kepada wartawan mengatakan, sejumlah bukti menunjukkan Mwilu menyalahgunakan jabatannya untuk kepeningan pribadi.

Haji menambahkan, Mwilu juga diyakini menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dalam terkait masalah yang tidak jelas.

Selain itu, Mwilu juga dituduh tidak membayar pajak dan membuat keputusan yang salah dalam kasus bangkrutnya Imperial Bank pada 2015.

"Siang ini, saya mengabarkan kepada Hakim Agung David Maraga tentang keputusan kami menahan Hakim Philomena Mbete Mwilu terkait tuduhan kriminal," ujar Haji.

"Keputusan ini akan dilaksanakan dengan tegas karena menyangkut kehirmatan dan independensi sistem peradilan," tambah Haji.

Haji menambahkan, penangkapan Mwilu merupakan bagian dari pemberantasan korupsi yang sejauh ini sudah menyeret sejumlah pejabat tinggi ke meja hijau.

"Banyak kasus lain yang masih dalam penyelidikan dan warga Kenya berharap selalu ada investigasi dan pengungkapan kasus korupsi," ujar Haji.

Haji menegaskan, penangkapan Mwilu sama sekali tidak berkaitan dengan ancaman Presiden Kenyatta yang ingin "memperbaiki sistem peradilan" setelah pembatalan kemenangannya.

"Kami adalah lembaga independen sehingga kami tidak menjalankan perintah seseorang. Keputusan ini dibuat secara independen dengan memperhatikan banyak faktor," tambah Haji.

Haji kemudian memperingatkan kepada para hakim dan penegak hukum yang menggunakan jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri.

Mwilu terpilih menjadi anggota Mahkamah Agung pada 2016 dan langsung menarik perhatian setelah membatalkan kemenangan pemilu Presiden Uhuru Kenyatta.

Pada Oktober tahun lalu, seorang pengawal Mwilu ditembak mati sehari sebelum Mahkamah Agung menggelar sidang membahas petisi untuk menunda pilpres ulang.

Saat itu, Mwilu tidak hadir dalam sidang sehingga kurangnya jumlah hakim membuat pemilihan presiden ulangan tetap digelar.