Menlu AS Bakal Desak Negara ASEAN Terapkan Sanksi PBB pada Korut

Diwartakan AFP, Selasa (31/7/2018), Pompeo akan berada di Singapura pada Jumat dan Sabtu pekan ini.

Dia dijadwalkan hadir di forum pertemuan tahunan menteri luar negeri Association of Southeast Asian Nation (ASEAN).

Kesempatan itu akan digunakan untuk mengingatkan kembali semua negara tentang kewajiban mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, Korea Utara akan berpartisipasi dalam forum ASEAN yang terdiri dari 27 negara.

Melansir dari Straits Times, pejabat yang berbicara secara anonim itu menolak berkomentar mengenai kemungkinan Pompeo akan bertemu dengan perwakilan pemerintah Korea Utara di forum ASEAN.

"Mereka akan berada di forum itu, dan pasti akan ada diskusi tentang denuklirisasi Korea Utara," katanya.

"Kami berencana untuk menggunakan pertemuan ini sebagai pengingat bagi semua negara tentang kepatuhan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB," imbuhnya.

Dalam sanksi yang diberikan oleh PBB, impor minyak mentah dan produknya di Korea Utara terbatas. Korea Utara hanya diperbolehkan mengimpor 4 juta barel minyak mentah per tahun dan 500.000 barel produk turunannya per tahun.

Kurangnya kemajuan pasca-pertemuan bersejarah antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Singapura pada Juni lalu, menjadi sumber keprihatinan banyak pengamat.

Saat sanksi internasional mulai mereda, namun sejumlah laporan mengindikasikan Korea Utara masih melanjutkan program nuklir dan balistiknya.

Selain itu, pengiriman minyak secara ilegal melalui jalur laut akan mengganggu pembatasan kuota impornya.

Pompeo juga dijadwalkan berkunjung ke Indonesia akhir pekan mendatang di tengah upayanya mengusung strategi 'Indo-Pasifik'.

Strategi ekonomi yang melibatkan perputaran uang uang sebesar 113 juta dolar AS atau Rp 1,6 triliun ini dipaparkan Pompeo di hadapan para pebisnis di Washington DC.

"Amerika Serikat tidak berinvestasi untuk pengaruh politik, namun melakukan kemitraaan ekonomi," ujar Pompeo.