Tim PBB: Anak-anak Dipenggal dalam Konflik Bersenjata di RD Kongo

Demikian hasil kesaksian korban yang diolah menjadi sebuah laporan dan dirilis tim pakar HAM PBB pada Selasa (3/7/2018).

Tim ini melakukan investigasi konflik bersenjata di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo (DRC) dan menyimpulkan kedua belah pihak sama-sama melakukan kejahatan perang.

Laporan yang terdiri dari 126 halaman itu merangkum semua aksi brutal dalam konflik yang pecah pada 2016 itu.

Sejumlah kesaksian yang dikumpulkan tim PBB termasuk pengakuan terkait para bocah laki-laki yang dipaksa memperkosa ibu mereka dan anak-anak perempuan yang dipaksa menangkap peluru yang ditembakkan ke arah mereka.

Seluruh laporan ini menggambarkan kejahatan kemanusiaan yang melibatkan milisi bersenjata Kamuina Nsapu dan Bana Mura serta militer RD Kongo, FARDC.

"Salah seorang saksi mengatakan kepada kami bahwa pada Mei 2017 dia menyaksikan anggota milisi Kamuina Nsapu yang gemar memutilasi kemaluan perempuan," demikian isi laporan tersebut.

"Sejumlah saksi mata bahkan mengaku melihat orang-orang memotong, memasak, dan menyantap daging manusia, dan menenggak darah manusia," kata saksi itu.

Pimpinan tim investigasi Bacre Waly Ndiaye mengatakan kepada Dewan HAM PBB setidaknya 186 pria dan anak laki-laki dipenggal milisi Kamuina Nsapu di sebuah desa.

Selain itu para anak-anak yang direkrut milisi dipaksa bertempur tanpa senjata atau hanya membawa tongkat kayu.

Mereka diyakinkan bahwa ilmu sihir bisa membuat mereka tak terkalahkan di medan pertempuran.

Ndiaye mengatakan, banyak tentara anak ini tewas saat para prajurit AD Kongo memberondong mereka tanpa ampun dengan menggunakan senjata mesin.

"Jenazah mereka seringkali dimakamkan di kuburan massal atau terkadang dimasukkan ke dalam truk militer untuk dibawa entah ke mana untuk dikuburkan," tambah Ndiaye seperti dikutip Reuters.

Ndiaye melanjutkan, awalnya tim investigasi menduga terdapat 86 kuburan massal di wilayah Kasai. Namun, setelah investigasi berlanjut tim meyakini terdapat ratusan kuburan massal di wilayah itu.

Sementara itu, seorang juru bicara pemerintah Kongo mengatakan, seharusnya informasi semacam itu juga dibagikan kepada aparat penegak hukum Kongo.

"Kami justru tidak mengetahui masalah ini dan amat penasaran. Namun, ini jelas-jelas sebuah kampanye bermotif politik yang sama sekali tak terkait dengan keadilan," kata si juru bicara.

Sementara itu, Menteri HAM Kongo Marie-Ange Mushobekwa pemerintahannya sudah memberikan kerja sama penuh dan berharap kebenaran bisa terungkap.

Namun, dia mengatakan temuan tim investigasi PBB itu meragukan karena dilakukan dalam tempo yang amat singkat.

"Satu hal yang pasti, tiap elemen penegak hukum dan pasukan keamanan yang terlibat dalam  kejahatan ini harus bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi yang berat," kata Mushobekwa.