Seorang Wali Kota di Filipina Tewas Ditembak dalam Upacara Bendera

Wali kota Tanauan, provinsi Batangas, Antonio Halili ditembak orang tak dikenal dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.

Kepala kepolisian setempat Renato Mercado mengatakan, tembakan itu dilepaskan dari jarak sekitar 150 meter.

"Jarak tembaknya tak lazim karena tak bisa dilakukan orang biasa. Penembak kemungkinan adalah sniper terlatih," kata Mercado.

Video penembakan sang wali kota sempat viral di media sosial. Dalam video itu terlihat suara tembakan terdengar tepat saat lagu kebangsaan Filipina berkumandang di halaman balai kota.

Beberapa saat setelahnya terdengar suara jeritan dan kekacauan.

Polisi mengatakan, peluru itu menghantam telepon genggam Halili yang ditaruh di saku jasnya sebelum tembus dan melukai dada sang wali kota.

Polisi kemudian mengerahkan pasukannya sebuah bukit di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat sang sniper melepaskan tembakan.

Halili menjadi sosok kontroversial dua tahun lalu saat memerintahkan para tersangka kasus narkoba diarak di depan publik di kota Tanauan, kota kecil berjarak sekitar 70 kilometer sebelah selatan ibu kota Manila.

Selain diarak, para tersangka juga dikalungi papan bertuliskan "Saya seorang pengedar, jangan tiru saya".

Namun, pada 2017 nama Halili muncul dalam daftar para pejabat yang didugua mengedarkan narkoba milik Presiden Rodrigo Duterte.

Setelah namanya muncul dalam daftar itu, wewenang Halili atas kepolisian setempat dilucuti. Namun, dia selalu membantah terlihat pengedaran narkoba.

Bahkan saat itu Halili menegaskan, jika polisi menemukan kaitan antara dirinya dan narkoba maka dia bersedia mundur dari jabatan lalu diarak di depan publik.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Nasional Oscar Albayalde menjelaskan, penyidik tengah berusaha memastikan apakah kematian Halili terkait dengan kampany anti-narkoba yang dilakukannya.

Sejak Duterte menjadi presiden pada 2016, lenbih dari 4.200 orang tersangka pengedar narkoba tewas dalam baku tembak dengan polisi.

Tingginya angka korban tewas ini mendapatkan perhatian khusus dari berbagai organisasi HAM, negara-negara Barat, dan badan HAM PBB.