Presiden Taiwan Ajak Negara-negara Bangkit "Melawan" China

Dalam sebuah wawancara eksklusif Tsai dengan AFP, pada Senin (25/6/2018), presiden yang menjabat sejak 2016 itu diminta berpendapat terkait tekanan China terhadap kedaulatan pemerintahannya.

Menghadapi tekanan yang terus menerus dari China, termasuk saat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain mulai terdampak, Tsai menekankan, akan terus mempertahankan dan memperkuat demokrasi.

"Kami harus melanjutkan dengan memperkuat demokrasi kami, ekonomi dan kapasitas nasional untuk melindungi negara dan nilai-nilai yang berharga bagi kami," kata Tsai.

Tsai menambahkan, China tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintahannya, melainkan juga bagi kawasan dan dunia secara keseluruhan.

"Saat ini (sasarannya) adalah Taiwan, namun besok bisa saja negara lain yang akan menghadapi perluasan pengaruh dari China."

"Demokrasi mereka, kemerdekaan, dan kebebasan menjalankan bisnis suatu hari akan terpengaruh China."

"Kita harus bekerja sama untuk menegaskan kembali nilai-nilai demokrasi dan kebebasan kita dalam rangka membatasi China dan meminimalkan perluasan pengaruh hegemoni mereka," kata Tsai.

Meski memiliki pemerintahan yang mandiri, namun Taiwan masih dianggap Beijing sebagai bagian dari mereka, hal yang selalu ditentang Tsai.

Namun demikian, Taiwan hingga kini masih belum berani menyatakan kemerdekaannya dari China.

Sementara, Presiden Xi Jinping melihat Tsai sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya yang tidak dapat ditoleransi. Beijing mencurigai Partai Progresif Demokratik yang dipimpin Tsai sebagai pro-kemerdekaan.

China terus menunjukkan dominasinya atas Taiwan, mulai dari menggelar serangkaian latihan militer di sekitar pulau, hingga mendesak perusahaan-perusahaan internasional untuk memasukkan Taiwan sebagai bagian dari China dan bukan negara sendiri.

Sejumlah negara yang sempat memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, satu persatu meninggalkannya dan beralih ke China. Terbaru adalah Republik Dominika dan Burkina Faso.