Akhirnya Myanmar Sepakat Beri Akses PBB ke Desa Rohingya di Rakhine

Perjanjian tersebut juga memuat rincian mengenai bagaimana memulai kembali jalannya rencana pemulangan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh yang selama ini terhenti.

PBB menambahkan, sejumlah rincian nyata juga telah diputuskan dalam sebuah kerangka kerja baru yang akhirnya ditandatangani kedua pihak setelah dilakukan penyusunan rancangan selama berbulan-bulan.

Lembaga-lembaga PBB akan mengawali penilaian di negara bagian Rakhine yang akhirnya terbuka bagi mereka.

"Hasil kerja sejauh ini pada akhirnya berhasil membuka pintu," kata koordinator penduduk Myanmar PBB, Knut Ostby kepada AFP, Rabu (6/6/2018).

Kendati demikian Ostby mengaku tak bisa memastikan sejauh mana dan di wilayah mana saja akses tersebut akan diberikan kepada PBB.

Perwakilan Myanmar untuk Badan Pengungsi PBB, Giuseppe De Vincentiis mengharapkan, mereka dapat memulai sesegera mungkin agar tahap penilaian awal dapat selesai secepatnya.

De Vincentiis menegaskan, situasi di Rakhine maupun Myanmar saat ini belum kondusif untuk proses repatriasi. Pemulangan pengungsi dalam skala besar pun masih jauh dari rencana.

"Walau demikian diharapkan dengan kesepakatan ini, akhirnya akan memberikan para pengungsi pengetahuan dan pemahaman seluas-luasnya terkait situasi di kampung halaman mereka."

"Sehingga mereka bisa memutuskan akan kembali atau tidak," kata De Vincentiis.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia memandang kesepakatan baru antara PBB dengan Myanmar tersebut tidak akan mampu membuat perubahan besar.

Kecuali negara bagian Rakhine dibuka kepada pemantau independen dan mengambil langkah signifikan dengan memberi kewarganegaraan oenuh kepada Rohingya.

"Jika perjanjian ini dapat membantu membuka akses PBB ke wilayah yang telah diblokir maka hal itu bagus, tetapi tidak mewakili perubahan mendasar di lapangan," kata Matthew Smith dari LSM Fortify Rights.