Departemen Keuangan AS Jatuhkan Sanksi pada Kelompok dan Individu Iran

Organisasi dan individu yang disanksi tersebut dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan juga terlibat dalam penyensoran.

Dalam rangkaian sanksi terbaru yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan kepada rezim Teheran, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada kelompok paramiliter semi-resmi, Ansari Hizbullah beserta tiga orang pemimpinnya.

Tujuan akhir dijatuhkannya sanksi yakni mengasingkan mereka yang masuk dalam daftar hitam dari sistem keuangan dan komersial global.

"Ansari Hizbullah adalah organisasi yang didukung rezim Iran yang telah melecehkan dan menyerang rakyat Iran," kata Departemen Keuangan dalam pernyataannya yang dilansir AFP.

Salah satu tindakan penyerangan yang diduga dilakukan anggota organisasi tersebut yakni dalam kasus serangan asam terhadap perempuan di Isfahan, karena dianggap berpakaian tak pantas.

Selain itu juga tindakan kekerasan yang menyasar pada pelajar yang melakukan aksi protes.

AS juga menjatuhkan sanksi kepada Penjara Evin di Teheran, yang kerap dipakai sebagai penjara bagi tahanan politik. Kabar yang beredar menyebut para tahanan di penjara itu mendapat kekerasan fisik, seksual hingga hukuman listrik.

Sanksi juga dijatuhkan kepada dua pejabat Iran yang terlibat dalam penyensoran, termasuk pemblokiran aplikasi pesan terenkripsi, Telegram.

Unit teknologi terkait pemerintah, Hanista Programing Group, yang menciptakan aplikasi alternatif Telegram, tetapi diduga memantau dan melacak telepon penggunanya, turut masuk dalam daftar hitam.

"Departemen Keuangan mengambil tindakan untuk menuntut rezim Iran bertanggung jawab atas pelanggaran hak asai manusia, penyensoran, dan tindakan keji lain yang dilakukan terhadap warganya," kata Menteri Keuangan Steven Munchin.

Sanksi yang diumumkan pada Rabu (30/5/2018) tersebut menjadi bagian rangkaian tekanan politik dan ekonomi AS terhadap Iran, setelah sebelumnya Washington menarik diri dari perjanjian nuklir pada 8 Mei lalu.