Studi: ISIS di Afghanistan Dapat Uang dari Penjualan Bahan Bedak Bayi

Demikian studi dari Global Witness, Selasa (22/5/2015), seperti dilansir dari VOA.

Penghasilan dari penambangan talk digunakan ISIS untuk mendanai kegiatan pemberontakan. Bahan baku pembuat bedak bayi ini hampir 80 persen disalurkan ke AS dan Eropa.

Selain digunakan sebagai bahan umum untuk bedak bayi, talk juga kerap ditemukan pada berbagai kosmetik, cat, kertas, dan plastik.

Laporan perdagangan pada 2016 memperlihatkan, sekitar 560.000 ton talk diekspor dari Afghanistan. Sementara ekstraksinya dilakukan di provinsi Nangargar di perbatasan Pakistan.

Pemberontak Taliban dan kelompok Khorasan Province yang berafiliasi dengan ISIS atau IS-KP mengoperasikan basis pertambangan di beberapa distrik di wilayah tersebut.

Foto-foto satelit yang beredar juga memperlihatkan area pertambangan luas mineral itu.

Talk dari Afghanistan biasanya dikirim menyeberangi perbatasan menuju Pakistan, yang kemudian dicampur dengan hasil tambang talk lokal.

Dari situ, bahan baku disebarkan ke seluruh dunia sehingga ekspor talk dari Pakistan mencapai 60 persen.

Sebanyak 40 persen talk dari Pakistan berakhir ke AS, salah satu pasar terbesar.

"Akses ke penambangan talk juga menjadi sumber konflik antara IS-KP da Taliban," tulis laporan Global Witness.

Laporan tersebut juga mencatat, ISIS telah mengeksploitasi sumber daya alam di Irak dan Suriah, kemudian mulai berekspansi ke Afghanistan, terutama di tambang talk.

IS-KP mengontrol sejumlah wilayah terbatas di Afghanistan, tetapi masuk daerah dengan kekayaan mineral, khususnya talk, kromit, dan marmer.

Global Witness menyatakan, dengan membeli produk talk, konsumen di AS dan Eropa tanpa sadar telah mendanai pemberontakan.

"Karena itu, konsumen dan perusahaan di negara-negara tersebut tanpa sadar mendanai pemberontakan Afghanistan," tulisnya.

Kelompok advokasi itu menyerukan kepada Afghanistan dan mitra internasionalnya untuk memprioritaskan keamanan yang lebih baik di sekitar pertambangan, kontrol pada rantai pasokan, maupun reformasi hukum penambangan.

"Ini bukan hanya untuk kepentingan rakyat biasa, tetapi untuk membantu mengakhiri konflik yang telah berlangsung terlalu lama," tulis Global Witness.