Moqtada al-Sadr, Ulama dan Pemimpin Milisi Pemenang Pemilu Irak

Siapakah sosok tokoh agama sekaligus politisi kelahiran 12 Agustus 1973 ini?

Al-Sadr yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga ulama berpengaruh itu mengobarkan perlawanan terhadap pasukan AS pada 2003.

Setelah tergulingnya Saddam Hussein, milisi pimpinan Al-Sadr mengobarkan perlawanan sengit terhadap pasukan AS dan pada 2006 Pentagon menyebut pria ini sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas Irak.

Namun, setelah bertahun-tahun berada di "pinggiran", Al-Sadr mulai merangkul sekluarisme dan mengusung janji untuk memerangi korupsi.

Kini dengan semua janjinya, Al-Sadr memenangkan pemilu dan sekaligus memegang kunci kendali negara dari Baghdad.

"Al-Sadr, yang kerap disebut sebagai ulama garis keras, sejak 2003 telah berubah. Dia bukan lago sosok terpinggirkan dan buronan," kata Nabeel Khoury, dari lembaga riset The Atlantic Council.

Kemenangan dalam pemilu ini agaknya merupakan buah dari unjuk rasa yang dilakukan hampir tiap pekan oleh para pengikut Al-Sadr.

Bersama dengan kelompok komunis, Al-Sadr terus menerus menyerukan perubahan menyeluruh dunia politik Irak.

Di saat Al-Sadr menyatakan tidak ingin menjadi perdana menteri, dia bisa berperan sebagai "kingmaker" dan membentuk sebuah pemerintahan berisi para teknokrat dari belasan partai politik.

Kemenangan Al-Sadr atas kandidat kuat PM Haider al-Abadi tetap merupakan sebuah kejutan, meski pria ini amat dikenal warga Irak dan Amerika Serikat.

Memimpin milisi

Karier politik Al-Sadr dibantu reputasi keluarganya termasuk nama ayahnya, Ayatollah Mohammed Mohammed Sadiq al-Sadr yang tewas di masa pemerintahan Saddam Hussein.

Dengan cambang kelabu khasnya dilengkapi sorban hitam seorang "sayyid" atau keturunan Nabi Muhammad, Al-Sadr mendapatkan popularitas beberapa bulan setelah invasi AS ke Irak pada 2003.

Tentara Mahdi bentukannya, yang diperkirakan memiliki 60.000 orang anggota, merupakan milisi Syiah paling ditakuti di Irak.

Milisi ini pula yang dituding Washington menjadi pelaku pembunuhan ribuan orang pemeluk Sunni di Irak.

Namun, pada Agustus 2008, Al-Sadr menghentikan kegiatan Tentara Mahdi setelah serangan besar tentara AS dan Irak ke markas besarnya di Baghdad dan wilayah selatan Irak.

Menyusul gencatan senjata, para komandan AS mengatakan, keputusan Al-Sadr menghentikan perlawanan amat berpengaruh pada menurunnya level kekerasan di Irak.

Meski tak lagi angkat senjata, Al-Sadr tetap mempertahankan kevokalannya menentang keberadaan militer AS di negeri kelahirannya itu.

Mengandalkan kekuatan jalanan

Meski beberapa kali meninggalkan dunia politik, dikabarkan meneruskan studi agama di Qom, kota suci Iran, dengan pengaruhnya Al-Sadr bisa memicu ketegangan politik.

Setelah mendukung politisi Syiah Nuri al-Maliki pada 2006 dan memastikan dia menduduki jabatan perdana menteri, Al-Sadr memerintahkan pengikutnya keluar dari kabinet setahun kemudian.

Aksi Al-Sadr ini nyaris meruntuhkan pemerintahan Al-Maliki saat itu.

Pada 2010, kelompok Al-Sadr mencoba keberuntungan dalam pemilihan legislatif dan beraliansi dengan Dewan Tertinggi Islam Irak, sebuah kelompok Syiah yang memiliki kaitan dengan Iran.

Pemilu tersebut memastikan Al-Maliki memenangkan masa jabatan kedua, yang kemudian dijuluki sebagai diktator oleh Al-Sadr yang menuntut Al-Maliki mundur dari jabatannya.

Pada 2014, Al-Sadr membentuk kembali milisinya untuk melindungi situs-situ suci Irak dari serbuan ISIS yang kala itu menguasai wilayah luas di utara dan barat Baghdad.

Baik di dunia militer, keagamaan, atau politik, Al-Sadr dengan amat hati-hati mempertahankan basis kekuatannya yang terbukti kini membuatnya menjadi sosok tanpa lawan dalam dunia politik.

"Karena dia mengandalkan kekuatan jalanan, dia mengecewakan banyak partai," kata pakar politik Irak, Essam al-Filli.

Bagi para analis, membentuk pemerintahan koalisi dengan Al-Sadr akan membawa situasi politik Irak memasuki fase instabilitas.