PBB: Masalah HAM Harus Dibahas dalam Pertemuan dengan Korea Utara

Dilansir dari Reuters.com, PBB menyampaikan jika proses negosiasi dengan Korea Utara yang akan membahas denuklirisasi di Semenanjung Korea juga harus disertai dengan pembicaraan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Kim Jong Un.

"Pesan utama saya pada hari ini adalah setiap kemajuan dalam dialog keamanan harus turut disertai dengan dialog mengenai hak asasi manusia," kata pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), Tomas Ojea Quintana, di hadapan Dewan Keamanan PBB, pada Senin (12/3/2018).

"Negosiasi ini bisa menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan untuk membawa isu hak asasi manusia dalam diskusi," tambahnya dalam konferensi pers.

Sedangkan kepada pemerintahan Korea Utara, Quintana mendesak agar dirinya diperbolehkan untuk berkunjung dan melakukan penilaian awal seiring dengan negosiasi mengenai isu nuklir yang akan dilakukan.

Sebelumnya, Quintana juga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan sanksi ekonomi menyeluruh yang dijatuhkan kepada rezim Korea Utara yang dipandang dapat berdampak serius terhadap hidup 23 juta warganya.

Dalam laporan yang disampaikan pekan lalu, Quintana mengatakan pelonggaran ketegangan internasional dengan Korea Utara harus mengarah pada dialog dengan Pyongyang demi mencegah pelanggaran berat terus berlanjut.

Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Senin (12/3/2018) tersebut, delegasi Korea Utara tidak hadir. Namun sejak awal mereka telah tegas membantah tudingan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya.

Presiden AS Donald Trumo sebelumnya telah menyepakati dilakukannya pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada bulan Mei untuk membahas program persenjataan nuklir Pyongyang.

Sebelumnya, pertemuan tingkat tinggi juga akan dilangsungkan antara pemimpin Korea Selatan Moon Jae-in dengan Kim Jong Un sebulan sebelumnya di desa perbatasan, Panmunjom.