Presiden Perancis Ingin Resolusi Gencatan Senjata Diterapkan di Afrin

PBB melalui Dewan Keamanan dalam sidang yang digelar Sabtu (24/2/2018), telah menyetujui sebuah resolusi yang menyerukan dilakukannya gencatan senjata selama 30 hari di wilayah Ghouta Timur, Suriah, agar dapat dilakukan pengiriman bantuan dan evakuasi medis.

Wilayah Ghouta Timur tengah menjadi sasaran bombardir oleh pasukan rezim Suriah dan sekutunya yang mengincar kelompok pemberontak.

Hingga sepekan berlangsung, korban dari warga sipil di Ghouta Timur telah mencapai lebih dari 500 orang tewas.

Sementara di bagian lain Suriah, tepatnya di kota Afrin, juga tengah terjadi pertempuran yang dilancarkan pasukan Turki dalam operasi militer Ranting Zaitun.

Operasi tersebut bertujuan mengusir kelompok Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) itu telah berlangsung sejak bulan lalu.

Presiden Macron, pada Senin (26/2/2018), melakukan sambungan telepon dengan rekannya di Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan mengusulkan agar gencatan senjata juga diterapkan di Afrin.

"Gencatan senjata selama 30 hari seharusnya mencakup seluruh wilayah Suriah, termasuk Afrin, dan harus berdampak ke semua tempat oleh semua pihak," kata Macron dilansir AFP.

Dia menambahkan, Turki, Rusia, dan Iran sebagai tiga negara yang bertugas mengawasi perundingan di Astana, yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tujuh tahun di Suriah, bertanggung jawab dalam menerapkan resolusi gencatan senjata.

Namun pada Minggu (25/2/2018), Ankara menegaskan jika operasi militernya di Afrin tidak akan terpengaruh dengan resolusi gencatan senjata yang diserukan Dewan Keamanan.

Ankara menyebut operasi militer yang dilakukannya di Afrin bertujuan memerangi organisasi teroris yang akan mengancam integritas teritorial dan kesatuan politik di Suriah.