Hancur karena ISIS, Irak Butuh Rp 1.200 Triliun untuk Rekonstruksi

VOA melaporkan, Irak diperkirakan membutuhkan dana sekitar 88,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.200 triliun.

Sementara itu, secara terpisah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson diyakini akan mengumumkan bantuan lebih dari 3 miliar dollar AS atau Rp 40,9 triliun.

Namun, masih banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun Irak. Sebelumnya, ISIS berhasil merebut kota terbesar kedua di Irak, Mosul, dan sebuah wilayah yang luas pada Juni 2014.

"Kami telah menyelesaikan satu pertempuran, tetapi sekarang kami menghadapi perang untuk rekonstruksi," kata Mustafa al-Hiti, kepala pendanaan rekontruksi Irak untuk daerah yang terkena dampak operasi teroris.

Wilayah yang paling parah terkena adalah Mosul. Kendati pasukan koalisi pimpinan AS dapat memukul mundur ISIS, serangan udara dan bom mobil menghancurkan rumah dan bangunan pemerintah.

Dari kebutuhan dana tersebut, pejabat Irak memperkirakan sekitar 17 miliar dollar AS atau Rp 231,9 triliun bakal dialokasikan untuk pembangunan rumah warga.

PBB mengestimasi 40.000 rumah perlu dibangun kembali di Mosul.

"Sebagian besar kerusakan terjadi di Mosul barat. Wilayah itu melewati salah satu pertempuran terburuk dan paling sengit dalam sejarah," kata Nofal al-Akoub, Gubernur Provinsi Nineveh, Irak.

Al-Akoub megatakan, butuh 42 miliar dollar AS atau Rp 572,9 triliun untuk membangun provinsinya.

Perang melawan ISIS telah mengungsikan lebih dari 5 juta orang. Baru sekitar setengahnya kembali ke kampung halaman mereka di Irak.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump pada Senin (12/2/2018) berkicau di Twitter mengenai penghabisan dana di Timur Tengah menurutnya merupakan tindakan bodoh.

Sementara AS telah menghabiskan lebih dari 60 miliar dollar AS atau Rp 818 triliun selama sembilan tahun untuk Irak. Sekitar 25 miliar dollar AS atau Rp 314 triliun masuk ke pendanaan militer Irak.

Auditor Pemerintah AS juga menemukan pemborosan dan korupsi yang memicu kecurigaan politisi Barat seperti Trump sehingga ingin mengurangi bantuan luar negeri dari negaranya.