Karena 1 Senator, AS Kembali "Shutdown"

Kondisi itu terjadi setelah Kamis dini hari (8/2/2018) waktu setempat, Kongres tidak mencapai kesepakatan soal anggaran pemerintah.

Pada awalnya, baik Demokrat dan Republik sama-sama menyetujui batas pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan.

Total, pengeluaran hingga 2020 bakal mencapai 288 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 3.929 triliun.

Rinciannya, program dalam negeri bakal menerima kucuran dana 128 miliar dolar AS, sekitar Rp 1.746 triliun.

Sedangkan sisanya, 160 miliar dolar AS atau Rp 2.183 triliun, digunakan untuk membiayai militer Negeri "Paman Sam".

Namun, Senator Rand Paul, dilansir AFP, langsung menyatakan keberatannya atas anggaran tersebut.

Sebab, bujet yang diajukan bakal membuat defisit AS semakin membengkak hingga 20 triliun dolar AS, atau sekitar Rp 272.909 triliun.

Karena Senat membutuhkan seluruh jawaban "Ya" dari anggotanya yang berjumlah 100 orang, maka bisa dibilang kesepakatan bujet kembali kolaps.

Dalam pidatonya, senator asal Kentucky itu mengatakan bahwa selama ini partainya, Republik, selalu mengkritik anggaran yang diajukan mantan Presiden Barack Obama.

Namun, ketika Presiden Donald Trump mengajukan anggaran yang sama besarnya, Republik malah diam saja.

"Bukankah, ini yang merupakan definisi dari kemunafikan?" kecam Paul. "Saya tidak bisa diam saja ketika melihat partai saya mendukung hal ini," lanjutnya.

Dalam kicauannya di Twitter, Paul mengatakan bahwa menginginkan AS menjadi negara terkuat.

"Namun, Anda harus menanyakan kepada diri Anda, apakah defisit 20 triliun dolar AS membuat kita menjadi negara terkuat, atau terlemah," tutur Paul.

"Saya ingin membuka mata semua orang. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan Obama, namun di sisi lain, mendukung pengeluaran besar Trump," tutur Paul.

AFP memberitakan, Senat bakal menggelar voting pada pukul 01.00 waktu setempat, atau sekitar pukul 16.00 WIB.

Jika mereka berhasil mencapai kesepakatan, rancangan undang-undang itu bakal segera diberikan kepada Majelis Perwakilan.

Setelah itu, rancangan undang-undang itu bakal diberikan kepada Trump untuk segera ditandatangani sebelum jam kerja dimulai.

Jika berhasil, maka anggaran tersebut bakal mendanai pemerintahan Trump selama enam pekan ke depan.

Sebelumnya, AS mengalami shutdown pada 20 Januari. Saat itu, Demokrat tidak mencapai kata sepakat soal isu penanganan imigrasi.

Demokrat ingin agar pemerintah memasukkan Program Penangguhan Tindakan bagi Imigran Anak-anak (DACA).

Namun, Republik yang dikenal konservatif menentang rencana tersebut, dan berniat menggantinya dengan program kesehatan bagi warga kurang mampu.