14 Juta Warga Inggris Hidup dalam Kemiskinan

Dilansir dari The Independent, Senin (4/12/2017), laporan dari organisasi non-profit, Josep Rowntree Foundation (JRF), menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun, angka kemiskinan terus melonjak.

Sebanyak lebih dari 400.000 anak-anak dan 300.000 lebih pensiunan juga hidup dalam kemiskinan.

Padahal, pada periode 2011-2012, angka kemiskinan di Inggris sempat menurun. Namun, segalanya berubah ketika kebijakan baru diambil, terutama sejak Anggaran 2015, level kemiskinan terus meningkat.

Laporan tersebut juga menunjukkan masyarakat berpendapatan rendah harus susah payah untuk mendapatkan sebuah rumah. Sebanyak 3,2 juta orang dengan usia produktif harus menghabiskan lebih dari sepertiga pendapatan mereka untuk membeli rumah.

Penurunan jumlah kepemilikan rumah juga berarti orang lansia lebih condong untuk menyewa rumah dengan biaya tinggi di masa pensiun mereka.

Ancaman lainnya bagi rumah tangga miskin adalah kenaikan harga, yang telah dihadapi dengan kenaikan inflasi tahunan yang tinggi sejak 2003, kecuali pada 2010.

Selain itu, banyak orang yang tidak bisa membayar tagihan dan memperoleh jaminan pensiun. Lebih dari dua juta rumah tangga terlilit utang, dan 70 persen masyarakat miskin yang bekerja tidak bisa berkontribusi untuk pensiun mereka.

Kepala eksekutif JRF, Campbell Robb mengatakan, Inggris sedang mengalami titik balik untuk menanggulangi kemiskinan, akibat kebijakan politik, upah yang stagnan, dan ketidakpastian ekonomi.

"Diperlukan aksi untuk menumpas kemiskinan pada anak-anak dan pensiunan sehingga jutaan keluarga dapat hidup dalam standar hidup lebih baik dan jaminan finansial," katanya.

Penemuan angka terbaru itu akan menantang kinerja Perdana Menteri Inggris Theresa May, yang dianggap gagal untuk memperbaiki kesetaraan di Inggris.

Seluruh dewan komisi mobilitas sosial Inggris memutuskan untuk berhenti, karena tidak ada kemajuan untuk menuju Inggris yang lebih adil.

Alan Milburn, dewan mobilitas sosial pemerintah kerajaan, yang telah memimpin komisi tersebut sejak 2012, mengumumkan pengunduran dirinya setelah berbulan-bulan menghadapi keresahan.

Anggota parlemen dari partai buruh, Debbie Abrahams mengatakan, peningkatan 700.000 orang yang hidup miskin, tidak dapat diterima.

"Tujuh tahun terakhir tingkat upah berada dalam garis lurus dan pemotongan anggaran. Sekarang dikombinasikan dengan kenaikan biaya kebutuhan rumah tangga yang meningkat tajam," katanya.