Panglima Militer Myanmar: Tidak Ada Diskriminasi Agama

Pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman Uskup Agung Yangon, Kardinal Charles Maung Bo.

Juru bicara Vatikan, Greg Burke, seperti dikutip AFP berkata, pertemuan yang berlangsung 15 menit itu membahas tentang perlakuan militer terhadap etnis Rohingya.

Sejak junta militer berkuasa selama 50 tahun, Rohingya dilaporkan menerima politik apartheid atau pemisahan berdasarkan agama, ataupun ras mereka.

Dimulai dengan menghapus status kewarganegaraan Rohingya saat amandemen Undang-undang Kewarganegaraan 1982.

Mereka disebut sebagai "Bengalis", atau imigran ilegal asal Banglades. Puncaknya saat 25 Agustus lalu melalui sebuah operasi militer.

Sebanyak 620.000 warga Rohingya meninggalkan Rakhine, dan mengungsi di Banglades.

PBB dan Menlu AS, Rex Tillerson, menyebut Myanmar tengah melakukan pembersihan etnis.

Kepada Sri Paus, Jenderal Hlaing berkata operasi militer yang dilakukannya bukan berdasarkan sentimen akan agama tertentu.

"Myanmar tidak mengalami diskriminasi akan suatu agama tertentu," ujar Hlaing dalam Facebook resmi militer.

Langkah represif yang dilakukan militer, lanjut Hlaing, bertujuan untuk mengembalikan kedamaian dan stabilitas negara.